Winardi Sebut Industri Film Bisa Jadi Ladang Ekonomi Baru Bontang

BONTANG – Industri film dinilai berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi Kota Bontang jika dikelola secara serius.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada sineas lokal, mulai dari pembiayaan produksi hingga pemasaran karya.

Menurut Winardi, pengembangan industri film tidak seharusnya hanya berorientasi pada lahirnya karya seni, tetapi juga perlu diarahkan agar mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang usaha bagi para kreator lokal.

Ia menilai, dukungan pemerintah terhadap industri kreatif perlu mendapat perhatian yang seimbang dengan sektor olahraga.

Terlebih, sineas Bontang dinilai telah memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya yang bisa bersaing di tingkat nasional.

Ia menyadari DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan kebijakan pendanaan tersebut.

Namun, melalui fungsi pengawasan, ia menyebut pihaknya akan terus memberikan masukan kepada pemerintah.

“Kita hanya memberi gagasan. Soal karya seni di Bontang itu dilaksanakan atau tidak, itu urusan pemerintah. Tapi kita kan enggak berhenti mengingatkan,” ujarnya dalam diskusi film karya anak Bontang, Jumat 16 Oktober 2026 malam.

Ia kemudian menggambarkan potensi ekonomi dari produksi film yang berhasil menembus jaringan bioskop seperti XXI.

Menurut perhitungannya, biaya produksi film bisa mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar.

Jika sebuah film mampu menjual 500 ribu tiket dengan harga sekitar Rp28 ribu per tiket, nilai penjualan tiket secara bruto bisa mencapai Rp14 miliar.

“Kalau bayangan saya kita bisa tembus 500 ribu penonton, 500 ribu tiket, maka hitungannya Rp14 miliar. Kalau produksinya Rp5 miliar, maka ada selisih Rp9 miliar,” katanya.

Meski begitu, angka ini merupakan simulasi sederhana. Pendapatan bersih produksi film masih dipengaruhi pembagian hasil dengan bioskop, biaya promosi, distribusi, pajak, dan pengeluaran lainnya.

Winardi juga mengusulkan agar pemerintah bersama pelaku industri perfilman mengkaji kemungkinan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Skema dukungan dan pembagian manfaat ekonomi, menurutnya, perlu dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Produksi disupport, teman-teman. Jangan olahraga saja, seni juga disupport. Nanti PAD-nya bagaimana, tinggal pemerintah bersama teman-teman production hitung-hitungan berapa yang masuk ke kas daerah untuk pembangunan kota, berapa untuk production film,” tegasnya.

Ia berharap, gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membangun ekosistem industri film di Bontang.

Katanya, adanya dukungan yang terencana, karya sineas lokal tidak hanya akan mendapat apresiasi, tetapi juga mampu berkembang menjadi usaha kreatif yang berkelanjutan. (Adv)