DPRD Bontang Bahas 11 Persoalan Warga Selama Masa Sidang III 2026

BONTANG – Selain menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, DPRD Kota Bontang turut membahas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat selama Masa Persidangan III Tahun 2026.

Sedikitnya ada 11 persoalan yang menjadi perhatian dan telah dilakukan pembahasan oleh DPRD.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Bontanh Sitti Yara dalam laporan pelaksanaan kegiatan DPRD pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).

Persoalan yang dibahas cukup beragam, mulai dari jaminan kesehatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pendapatan daerah, hingga persoalan sosial dan infrastruktur.

Berikut 11 persoalan yang menjadi perhatian DPRD Bontang:

1. Jaminan kesehatan

DPRD membahas persoalan jaminan kesehatan masyarakat yang dinonaktifkan maupun yang pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bontang.

2. Pemutusan hubungan kerja

Persoalan PHK juga menjadi pembahasan DPRD, terutama berkaitan dengan kondisi pekerja dan hak-hak ketenagakerjaan.

3. PAD sektor pariwisata

DPRD membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi destinasi pariwisata.

4. Penyaluran BTT

Mekanisme penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Pemerintah Kota Bontang turut dievaluasi DPRD. Pembahasan diarahkan untuk melihat mekanisme dan pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut.

5. Kehamilan usia di bawah umur

Persoalan sosial berupa kasus kehamilan pada usia di bawah umur di Kota Bontang juga mendapat perhatian DPRD dan menjadi salah satu isu yang dibahas selama masa persidangan.

6. Potensi bencana kawasan industri

DPRD melakukan pendalaman terhadap potensi bencana di kawasan industri. Isu ini menjadi perhatian mengingat keberadaan kawasan industri dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

7. Optimalisasi PAD 2026

DPRD membahas optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2026, khususnya yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah.

8. Asrama mahasiswa

Kondisi pembangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana asrama mahasiswa putra dan putri yang berada di luar Kota Bontang juga menjadi bagian dari pembahasan DPRD.

9. KMP Bontang Express II

Persoalan hukum yang menyangkut Kapal Motor Penumpang (KMP) Bontang Express II turut dibahas oleh DPRD Kota Bontang.

10. Pesangon eks karyawan Hotel Equator

DPRD juga membahas persoalan hak pesangon 52 orang eks karyawan PT Hotel Equator yang disebut belum terbayarkan sejak 2016 hingga saat ini.

11. Kampung Timur

Persoalan infrastruktur dan kondisi lingkungan di wilayah Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, menjadi persoalan lain yang dibahas DPRD selama masa persidangan.

Rangkaian pembahasan ini menunjukkan isu yang ditangani DPRD selama Masa Persidangan III tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah dan pembahasan anggaran, tetapi juga menyentuh persoalan pelayanan publik, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, pendapatan daerah, kebencanaan, hingga kondisi lingkungan masyarakat. (Adv)