DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Bantuan Provinsi untuk Balikpapan

TEKAPEKALTIM – Keterbatasan anggaran daerah dinilai menjadi penghambat utama percepatan pembangunan di Kota Balikpapan. Menyikapi kondisi ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong adanya porsi bantuan keuangan yang lebih signifikan dari pemerintah provinsi untuk mendukung kebutuhan pembangunan kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabarudin Panrecalle, menegaskan bahwa peran provinsi menjadi sangat penting, terutama dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan belum mampu mencakup semua kebutuhan prioritas yang ada.

“Dengan posisi strategis Balikpapan sebagai pintu gerbang Kaltim dan kota penopang IKN, maka dukungan provinsi tidak bisa setengah-setengah. Pembangunan harus ditopang secara maksimal melalui bantuan keuangan yang proporsional,” ujar Sabarudin, Senin (19/5/2025).

Ia menilai bahwa sinergi antara DPRD tingkat provinsi dan kota atau kabupaten menjadi kunci agar bantuan keuangan tepat sasaran. Hal ini menuntut koordinasi intensif agar sektor-sektor yang paling mendesak benar-benar mendapat perhatian.

Dalam konteks ini, sektor pendidikan, layanan dasar kesehatan, dan peningkatan infrastruktur dasar disebut sebagai fokus utama yang perlu diprioritaskan dalam alokasi bantuan keuangan.

“Kita tidak bicara soal sekadar alokasi dana, tapi bagaimana memastikan bantuan yang turun benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga. Ini menyangkut kualitas hidup masyarakat dan arah pembangunan jangka panjang Balikpapan,” jelasnya.

Sabarudin juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyusun prioritas pembangunan.

Ia berharap, setiap rencana kerja pemerintah daerah dapat dikawal secara politik dan administratif agar tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi melalui dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah provinsi.

“Kami akan terus memperjuangkan Balikpapan agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerataan pembangunan di Kaltim hanya bisa terwujud bila semua daerah mendapat perlakuan adil, termasuk kota-kota yang punya kontribusi besar secara ekonomi dan strategis,” tegasnya.

Dorongan DPRD Kaltim ini menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah-daerah dengan tingkat beban pembangunan tinggi namun kapasitas fiskal yang terbatas.

Dengan skema bantuan yang terarah dan pengawasan yang kuat, diyakini kota seperti Balikpapan dapat berkembang secara optimal tanpa meninggalkan kelompok masyarakat rentan. (ADV DPRD KALTIM/Raf).