Fraksi PKS-NasDem Soroti APBD Bontang 2027 Tembus Rp2 Triliun, Rp1,55 Triliun untuk Belanja Operasi

BONTANG – Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang menyoroti struktur belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp2,003 triliun. Dari total tersebut, Rp1,554 triliun atau 77,61 persen dialokasikan untuk belanja operasi.

Besarnya porsi belanja operasi tersebut menjadi perhatian fraksi di tengah kondisi fiskal Bontang yang semakin terbatas. Pemerintah daerah diminta memastikan belanja operasi tetap terkendali dan tidak mengurangi kemampuan APBD membiayai pembangunan maupun pelayanan publik.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS Bersama NasDem, Saeful Rizal, saat membacakan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, belanja modal dalam RAPBD 2027 dialokasikan sebesar Rp442,58 miliar atau 22,09 persen. Adapun Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp6 miliar atau 0,30 persen.

Fraksi PKS Bersama NasDem meminta Pemkot Bontang menjelaskan secara rinci prioritas belanja modal, termasuk ukuran manfaat langsung yang ditargetkan bagi masyarakat.

“Pemerintah perlu menjelaskan prioritas belanja modal dan ukuran manfaat langsung yang ditargetkan bagi masyarakat,” kata Saeful saat membacakan pandangan fraksi.

Fraksi juga meminta adanya mekanisme evaluasi terhadap kegiatan yang ditunda, dikurangi, atau disesuaikan akibat keterbatasan fiskal. Evaluasi tersebut dinilai penting agar penyesuaian anggaran tetap mempertimbangkan target output dan outcome.

Selain struktur belanja, Saeful menyoroti penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Fraksi meminta Pemkot menjelaskan dasar perhitungan penggunaan SiLPA tersebut, termasuk status dan tujuan pemanfaatannya.

PKS Bersama NasDem juga meminta pemerintah menyampaikan laporan kepada DPRD terkait realisasi belanja prioritas serta capaian output dan outcome sepanjang pelaksanaan APBD 2027.

Dalam RAPBD 2027, pemerintah tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan maupun pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah. (Adv)