Hasanuddin Tegaskan Pentingnya Keseimbangan antara Pembangunan dan Kearifan Lokal

TEKAPEKALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan investasi semata, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang adil bagi masyarakat lokal, terutama kelompok adat, akademisi, dan organisasi lingkungan.

Menurut Hasanuddin, proyek IKN memang menghadirkan peluang strategis bagi Kaltim untuk naik kelas dalam konteks pembangunan nasional.

Namun, tanpa pelibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, proyek ini justru berpotensi menciptakan kesenjangan dan konflik sosial di kemudian hari.

“Masyarakat lokal tidak boleh hanya jadi penonton. Mereka memiliki hak suara dalam menentukan masa depan wilayah mereka sendiri. Begitu pula akademisi dan pemerhati lingkungan, mereka bisa memberi pandangan ilmiah yang dibutuhkan dalam proses perencanaan,” ujarnya.

Hasanuddin mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang sentralistis rentan mengabaikan kearifan lokal serta kepentingan ekologis jangka panjang.

Ia menilai, pelibatan publik sejak tahap perencanaan akan memperkuat legitimasi proyek sekaligus mencegah resistensi sosial yang tidak diinginkan.

“Kalau IKN dibangun dengan prinsip kolaboratif, maka hasilnya bukan hanya ibu kota yang modern, tapi juga kota yang manusiawi dan berpihak pada kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa tata kelola pembangunan IKN harus menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama. Bukan hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam memastikan keseimbangan sosial dan budaya yang selama ini menjadi ciri khas Kalimantan.

Hasanuddin berharap pemerintah pusat membuka kanal komunikasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap masukan dari daerah.

“Kalimantan bukan sekadar lokasi pembangunan, tapi rumah bagi jutaan warga dengan identitas dan hak yang harus dihormati,” tutupnya. *RAF (ADV DPRD KALTIM)