Kebijakan Pendidikan Gratis Dinilai Belum Sentuh Akar Masalah, DPRD Soroti Minimnya Fasilitas Sekolah di Daerah

TEKAPEKALTIM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti kondisi nyata di lapangan yang masih jauh dari ideal, terutama di wilayah pinggiran dan terpencil.

Ia menyebut bahwa meskipun pemerintah telah meluncurkan kebijakan pendidikan gratis, implementasinya belum menyentuh akar persoalan utama dalam sistem pendidikan, yakni keterbatasan fasilitas belajar-mengajar.

Menurut Damayanti, banyak sekolah di daerah masih menghadapi kondisi fisik yang memprihatinkan. Ruang kelas rusak, peralatan belajar yang usang, dan minimnya akses terhadap teknologi pembelajaran modern menjadi hambatan besar yang secara langsung memengaruhi kualitas pendidikan. Kondisi ini membuat manfaat dari kebijakan pendidikan tanpa biaya menjadi tidak maksimal.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis belum cukup untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan jika infrastruktur dasarnya masih sangat terbatas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa fokus pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya pada sisi pembebasan biaya, tetapi juga pada upaya menyeluruh untuk memperbaiki fasilitas yang menjadi kebutuhan dasar siswa dan guru.

Tanpa ruang belajar yang memadai dan perangkat pembelajaran yang relevan, proses pendidikan tidak akan berjalan optimal meski biaya telah ditanggung negara.

Lebih lanjut, Damayanti menilai bahwa pemerataan pembangunan pendidikan juga belum sepenuhnya merata. Sekolah-sekolah di daerah pusat kota cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam hal kualitas dan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kaltim.

Ia juga menyinggung pentingnya integrasi kebijakan pendidikan gratis dengan program pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan.

Dia menilai, jika keduanya tidak berjalan seimbang, maka tujuan jangka panjang pemerintah untuk mencetak generasi unggul, khususnya menyongsong visi Generasi Emas 2045, sulit untuk diwujudkan.

“Kita tidak bisa hanya bicara kuantitas, seperti berapa banyak siswa yang menerima manfaat. Kita juga harus fokus pada kualitas, apakah mereka benar-benar mendapatkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik dan keterampilan mereka,” tegasnya.

DPRD Kaltim, kata Damayanti, akan terus mendorong evaluasi terhadap program pendidikan gratis yang ada, agar ke depannya pelaksanaannya disertai dengan perhatian serius terhadap fasilitas pendidikan.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat meningkatkan alokasi anggaran dan memperkuat pengawasan terhadap proyek pembangunan sekolah, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Dengan perbaikan fasilitas dan penguatan sistem pendukung, Damayanti optimistis pendidikan gratis akan menjadi langkah strategis yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. (Raf/ADV DPRD KALTIM)