PDIP Minta Efisiensi APBD Bontang Tak Pukul Rata

BONTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang meminta kebijakan efisiensi belanja dalam RAPBD 2027 tidak dilakukan secara pukul rata. Efisiensi harus mampu membedakan belanja pendukung yang dapat ditekan dengan anggaran yang memang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik.

Catatan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang, Winardi, saat membacakan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, Senin 21 September 2026.

Winardi menyebut, pemerintah mengarahkan efisiensi pada sejumlah kelompok belanja, mulai dari alat tulis kantor, barang pakai habis, percetakan dan souvenir, belanja sewa, kegiatan seremonial, makan dan minum rapat, seminar, kajian dan analisis, jasa konsultasi hingga honor kegiatan dan jasa profesi.

Selain itu, efisiensi juga mencakup pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pengadaan peralatan dan mesin pendukung, lisensi aplikasi, serta pemeliharaan dan perawatan.

Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan kriteria, batasan dan metode penajaman pada setiap kelompok belanja tersebut.

“Efisiensi perlu dibedakan secara jelas antara belanja pendukung yang dapat dikurangi dan belanja yang memang diperlukan untuk fungsi pelayanan,” ucap Winardi.

Menurutnya, kejelasan kriteria diperlukan agar kebijakan efisiensi tidak justru mengurangi kemampuan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

PDIP juga menyoroti dukungan anggaran untuk kendaraan operasional pelayanan. Dalam nota keuangan disebutkan pemeliharaan kendaraan dan kebutuhan bahan bakar minyak akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta intensitas pelayanan.

Sementara kendaraan operasional khusus seperti ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan kebencanaan, kendaraan ketertiban dan pelayanan lapangan, hingga armada pengangkut sampah tetap diberikan dukungan sesuai kebutuhan.

Winardi meminta pemerintah menjelaskan standar kebutuhan dan penggunaan kendaraan tersebut, termasuk mekanisme pengendaliannya.

Katanya, fraksi ingin memastikan anggaran operasional kendaraan benar-benar disusun berdasarkan fungsi pelayanan, bukan sekadar berdasarkan jumlah kendaraan atau pola belanja tahun sebelumnya.

“Fraksi meminta pemerintah menjelaskan standar kebutuhan dan penggunaan serta mekanisme pengendalian yang akan digunakan agar alokasi operasional tersebut benar-benar berbasis fungsi pelayanan,” ujarnya.

Menurut PDIP, efisiensi anggaran tetap diperlukan dalam kondisi fiskal Bontang yang terbatas. Namun, kebijakan tersebut harus diarahkan pada belanja yang kurang prioritas tanpa mengganggu layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Adv)