Pemberdayaan UMKM Jadi Strategi Utama DPRD Kaltim Perkuat Ekonomi Rakyat

TEKAPEKALTIM– Upaya penguatan ekonomi rakyat kembali mendapat perhatian di Kalimantan Timur (Kaltim). Tahun ini, pemerintah daerah melalui dukungan legislatif mulai memprioritaskan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis rumah tangga sebagai strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan khusus untuk mendukung UMKM yang sudah memiliki produk siap jual.

Menurutnya, bentuk dukungan ini bukan hanya sebagai stimulus, tetapi juga sebagai insentif bagi pelaku usaha yang menunjukkan komitmen dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

“Fokus kami saat ini adalah pada UMKM yang sudah berjalan dan punya hasil produk yang jelas. Ini penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bisa menumbuhkan ekonomi lokal secara nyata,” ucap Sapto, Kamis (8/5/2025).

Ia menegaskan, dana yang diberikan tidak diperuntukkan bagi individu, melainkan untuk kelompok usaha yang memiliki struktur dan rencana pengembangan jangka panjang. Pendekatan ini diambil agar bantuan yang disalurkan tidak hanya habis digunakan, tapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk.

Pemerintah berharap langkah ini akan memperkuat daya saing UMKM lokal, sekaligus menciptakan ekosistem usaha kecil yang sehat dan produktif. Produk-produk rumah tangga diharapkan tidak hanya mampu memenuhi pasar lokal, tetapi juga berpotensi menembus pasar regional bahkan nasional.

“Ini bukan sekadar soal dana, tapi kepercayaan. Pemerintah percaya UMKM adalah ujung tombak ekonomi daerah, dan kita ingin mereka tumbuh dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas,” ucap Sapto.

Melalui kebijakan yang lebih selektif dan terarah ini, DPRD Kaltim ingin memastikan bahwa pelaku UMKM benar-benar mendapat dukungan sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga program penguatan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.*RAF (ADV DPRD KALTIM)