TEKAPEKALTIM – Belakangan ini viral di media sosial terkait konten Buaya Riska, lantaran itu Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik tak tinggal diam dan miliki rencana baru untuk menambah wisata terpadu di Bontang.
Akmal Malik berencana memindahkan Buaya Riska ke kawasan Mangrove yang terletak di Tanjung Laut, Bontang. Dirinya menilai adanya konten di media sosial tentang Buaya Riska, membuat Kota Bontang semakin terkenal di Indonesia dan mancanegara.
Namun beberapa pihak tidak sepakat dengan rencana Pj Gubernur itu, dan meminta untuk tidak terlalu serius mengurus Buaya Riska.
Alih-alih mengurus satwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta mengelola anggaran bagi hasil untuk kabupaten dan kota di Kaltim secara proporsional.
Hal itu sebagaimana yang disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. Dia menilai aktivitas Pj Gubernur yang masif untuk Buaya Riska nampak tak profesional,
“Seharusnya urusan kepentingan jutaan warga diurusi dengan wujud dukungan anggaran yang tepat sasaran dan berimbang dari Provinsi ke daerah,” kata Agus Haris.
Pria yang kerap disapa AH itu menggaungkan bahwa banyaknya persoalan dan program yang dicanangkan Gubernur sebelumnya yakni Isran Noor belum merata di berbagai kabupaten/kota. Olehnya Akmal Malik harus menyelesaikan itu sebagai Pj Gubernur Kaltim.
Seperti halnya di Kota Bontang, masalah yang kerap dikeluhkan masyarakat ialah persoalan banjir dan stunting.
Untuk itu, ia mengusulkan agar PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua pejabat di Kaltim. Tujuannya, untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
“Dari pada ngurusin buaya alangkah baiknya seperti itu. Pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kaltim dikumpulkan kemudian mereka memaparkan pokok permasalahan di daerahnya kemudian diakomodir Provinsi,” usul AH.
Dengan pemaparan rencana kerja dari setiap kabupaten dan kota, PJ Gubernur bisa mengumpulkan program yang harus dilaksanakan. Kemudian, memberikan bantuan keuangan kepada setiap daerah dalam pelaksanaannya.
“Bantuan keuangan di Bontang saja setiap tahunnya menyusut. Padahal yang lebih faham dengan apa yang dibutuhkan masyarakat adalah kepala daerah. Nah, di situ pentingnya peran PJ Gubernur,” bebernya.
Legislator Partai Gerindra itu berharap kinerja Akmal Malik di Kaltim sebagai PJ Gubernur, bisa memiliki data akurat mengenai kondisi kabupaten dan kota di Kaltim. Seperti data kemiskinan, stunting, dan sebagainya.
“Dengan data lengkap yang dimiliki dia (Akmal Malik) bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kaltim. Karena apapun programnya tanpa adanya data itu tidak akan berjalan baik,” tandasnya. (Adv/Dprdbontang)
Komentar