PKB Minta APBD Bontang 2027 Tak Hanya Hemat, Tapi Harus Terukur Manfaatnya

BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang meminta pemerintah tidak menjadikan efisiensi anggaran sekadar sebagai upaya memangkas belanja dalam penyusunan APBD 2027.

Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, PKB menilai setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, saat membacakan pandangan Fraksi PKB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, Senin 21 September 2026.

Bonnie mengatakan, keterbatasan fiskal justru harus mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan program dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Efisiensi harus diukur dari seberapa besar belanja tersebut menghasilkan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” kata Bonnie.

Menurutnya, pemangkasan belanja pendukung seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, konsumsi rapat, seminar hingga jasa konsultasi memang perlu diapresiasi. Namun, ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran yang berhasil dihemat.

Karena itu, PKB mendorong setiap perangkat daerah memiliki indikator yang jelas terkait output, outcome, penerima manfaat hingga dampak dari setiap program.

“Pembahasan APBD tidak berhenti pada persoalan besar kecilnya anggaran, tetapi juga mempertanyakan apa hasilnya dan siapa yang menerima manfaatnya,” ujarnya.

Bonnie juga mengingatkan agar efisiensi tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan dan pelayanan publik lainnya dinilai harus tetap menjadi prioritas.

PKB turut menyoroti ketergantungan Bontang terhadap pendapatan transfer yang masih tinggi. Pemerintah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi, perbaikan basis data, optimalisasi aset daerah, penguatan ekonomi lokal dan penciptaan iklim usaha yang sehat.

Di sisi lain, PKB meminta penguatan ekonomi kerakyatan diterjemahkan melalui dukungan terhadap UMKM, pekerja lokal, pelaku ekonomi informal, perempuan dan kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses ekonomi.

“APBD harus mampu menjadi instrumen untuk membuka kesempatan kerja, memperkuat daya beli, meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperluas akses terhadap sumber-sumber ekonomi,” kata Bonnie.

PKB juga mendorong kontribusi dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diarahkan secara terencana dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah, tanpa menggantikan kewajiban pemerintah dalam memenuhi pelayanan publik. (Adv)