Produksi Listrik Besar, Ridwan Soroti Debu hingga Bau Batubara: Warga Bontang yang Menanggung Dampaknya

BONTANG – Produksi listrik dari pembangkit di Bontang disebut sudah besar bahkan surplus, namun warga masih harus menghadapi pemadaman bergilir.

Diketahui Kota Bontang memiliki 2 pembangkit listrik, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTD-MG) di Bontang Barat dan PLTU PT Graha Power Kaltim (GPK) di Teluk Kadere Bontang Selatan.

Di saat yang sama, dampak aktivitas pembangkit juga dinilai dirasakan langsung masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Bontang, Ridwan, menyoroti kondisi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN UP3 Bontang dan pengelola pembangkit, Selasa 15 September 2026.

Ridwan secara khusus menyinggung keberadaan PT Graha Power Kaltim (GPK). Menurutnya, sejak awal pembangunan pembangkit, masyarakat telah merelakan adanya aktivitas pembukaan lahan dan berbagai konsekuensi pembangunan.

Namun, ketika pembangkit sudah berproduksi, Ridwan mempertanyakan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Bontang, terutama ketika pemadaman listrik masih terjadi.

“Tahu enggak, GPK itu saat mau berdirinya perusahaan ini, dibabat semua hutan kita. Kita relakan itu,” ujarnya.

Ridwan mengungkapkan, keluhan terkait debu yang menurutnya dirasakan warga, khususnya ketika arah angin menuju permukiman di Bontang Selatan.

Ridwan mengaku sebagai warga Rawa Indah turut merasakan dampak tersebut.

“Pagi-pagi kalau kita bangun mau salat Subuh, mau mencium bau itu, aromanya batubara GPK nampak sama orang kita,” katanya.

Tak hanya GPK, Ridwan juga menyoroti aktivitas pembangkit diesel di kawasan Kanaan. Ia menyebut suara mesin ketika beroperasi turut mengganggu masyarakat sekitar.

“Di Kanaan ketika mesin diesel itu bunyi, itu berapa desibel suaranya di sana? Mengganggu masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ridwan, persoalan ini menjadi semakin janggal apabila produksi listrik dari pembangkit di Bontang memang mampu memenuhi kebutuhan kota sebelum masuk dalam sistem interkoneksi.

Ridwan mempertanyakan mengapa masyarakat masih mengalami pemadaman ketika pembangkit berada di wilayah Bontang dan dampak lingkungannya juga dirasakan warga.

“Ini juga produksi kita. GPK, diesel sama yang ini kan sudah bisa meng-cover Bontang sebelum ke interkoneksi itu,” katanya.

Ia menegaskan dirinya tidak bermaksud memprovokasi masyarakat. Namun, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena warga dinilai menghadapi dua sisi persoalan sekaligus: merasakan dampak aktivitas pembangkit, tetapi masih mengalami pemadaman listrik.

“Jadi saya bukan memprovokasi masyarakat, tapi ketika ini berlanjut terus mati lampu gara-gara ini, padahal produksi kita besar, hati-hati PLN dengan GPK,” kata Ridwan.

Ia meminta, agar persoalan pasokan listrik sekaligus dampak lingkungan dari aktivitas pembangkit tidak dipandang sebagai dua persoalan yang terpisah.

Menurutnya, jika Bontang menjadi bagian penting dalam sistem kelistrikan, masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian pelayanan listrik sekaligus perlindungan terhadap dampak aktivitas pembangkit di wilayahnya. (Adv)