RAPBD Bontang 2027 Defisit Rp50 Miliar, Fraksi Golkar Minta Anggaran Lebih Selektif

BONTANG – Rancangan APBD Kota Bontang 2027 mencatat selisih sekitar Rp100 miliar antara pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan yang dirancang Rp1,953 triliun, sementara belanja mencapai Rp2,003 triliun.

Kondisi ini menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar DPRD Bontang dalam penyampaian pandangan Fraksi Golkar terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Pandangan tersebut disampaikan Alfin Rausyan Fikry. Ia menilai keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran.

“Penyusunan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif, realistis dan berorientasi pada kemampuan keuangan yang tersedia,” kata Alfin dalam Rapat Paripurna siang tadi.

Berdasarkan nota keuangan, pendapatan daerah 2027 terdiri dari PAD sebesar Rp390,13 miliar, pendapatan transfer Rp1,534 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp28,81 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,003 triliun. Pemerintah juga mencantumkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Kata Alfin, kondisi fiskal yang lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya tidak boleh membuat pembangunan berhenti.

Namun, setiap program harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Fraksi Golkar mendorong pemerintah memperluas sumber pendanaan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, kementerian dan lembaga.

Selain itu, Golkar menilai kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perlu diperkuat agar dapat membantu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.

“Kontribusinya selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah serta memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Bontang,” ucapnya.

Golkar meminta pembahasan RAPBD 2027 dilakukan secara terbuka dan konstruktif. Setiap program harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, anggaran realistis, serta manfaat yang terukur bagi masyarakat. (Adv)