Rustam Minta Pengelolaan Dana Porprov Transparan Lewat Transaksi Non-Tunai
BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengingatkan agar pengelolaan dana kontingen Kota Bontang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 dilakukan secara transparan dan sesuai peruntukannya.
Ia meminta setiap kebutuhan pembiayaan dipertanggungjawabkan dengan baik, termasuk memastikan atlet dan pihak yang terlibat menerima hak sesuai ketentuan.
Rustam juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Hal itu disampaikan Rustam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Bontang terkait partisipasi kontingen pada Porprov 2026, Senin 12 Oktober 2026.
Menurutnya, pengelolaan dana yang melibatkan banyak orang membutuhkan sistem yang jelas. Terlebih, kontingen diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 orang dengan kebutuhan dan kepentingan yang beragam.
“Harapan saya, uang negara yang ada ini dikelola secara baik. Jangan sampai event ini dianggap sebagai tempat untuk mencari sesuatu. Mereka yang menerima haknya harus diberikan sesuai dengan yang sepantasnya,” kata Rustam.
Ia menilai, transaksi non-tunai dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan aliran dana tercatat dan lebih mudah ditelusuri.
Dengan kemudahan teknologi pembayaran saat ini, transaksi melalui transfer bank maupun QRIS dinilai dapat mengurangi ruang terjadinya kesalahpahaman dalam penggunaan anggaran.
Rustam mencontohkan pembayaran sewa penginapan yang sebaiknya dilakukan sesuai nilai transaksi sebenarnya.
“Sekarang sudah ada mobile banking, QRIS, dan berbagai fasilitas pembayaran lainnya. Kalau masih ada transaksi yang tidak jelas, itu bisa menimbulkan kecurigaan. Kalau sudah ditransfer sesuai nilai yang sebenarnya, ada bukti transaksinya,” jelasnya.
Kata Rustam upaya transparansi tersebut bukan untuk mempersulit penyelenggara, melainkan langkah mencegah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya hanya membentengi mereka supaya tidak terkena hukum,” tegasnya.
Rustam berharap seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Porprov dapat menjaga integritas dalam menggunakan anggaran daerah. (Adv)

Tinggalkan Balasan