Sabaruddin : Jangan Biarkan Wilayah Penyangga Tertinggal di Tengah Megaproyek IKN

TEKAPEKALTIM – Di tengah semarak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kekhawatiran terhadap ketimpangan infrastruktur di daerah penyangga mulai mencuat.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, mengingatkan bahwa keberhasilan IKN tak hanya diukur dari megahnya jalan tol atau gedung pemerintahan, tetapi juga dari kesiapan wilayah sekitar yang menopang fungsinya.

Sabaruddin, legislator dari daerah pemilihan Balikpapan, menilai bahwa perhatian pemerintah masih terlalu terfokus pada proyek-proyek besar seperti Tol Balikpapan–IKN, sementara banyak jalan lokal yang digunakan warga sehari-hari justru belum tersentuh perbaikan berarti.

Ia menilai bahwa akses jalan yang layak di tingkat lokal sama pentingnya dengan konektivitas antarkota berskala nasional.

“Jangan sampai infrastruktur utama terlihat mewah, tapi jalan-jalan dalam kota dibiarkan rusak dan tidak aman,” katanya, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Balikpapan sebagai salah satu gerbang utama menuju IKN seharusnya mendapat perhatian lebih dalam hal kesiapan infrastruktur dasar, termasuk jalan lingkungan, drainase, dan pelayanan publik lainnya. Ia mengingatkan bahwa keandalan wilayah penyangga akan sangat menentukan kelancaran aktivitas IKN di masa depan.

Lebih lanjut, Sabaruddin menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis kawasan. Ia mendorong adanya sistem pengembangan regional yang mengintegrasikan Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, hingga Penajam Paser Utara, agar tidak ada wilayah yang berjalan sendiri tanpa koneksi yang kuat satu sama lain.

“Kita perlu mencontoh bagaimana daerah-daerah di sekitar ibu kota lama seperti Jabodetabek saling menopang. IKN tidak bisa berdiri sendiri, ia butuh dukungan dari sekitarnya,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah pusat dan provinsi menyusun kebijakan yang mengedepankan pemerataan, bukan hanya simbol pembangunan. Ketidakseimbangan yang terus dibiarkan, menurutnya, hanya akan menimbulkan jurang ketimpangan sosial dan menyulitkan operasional ibu kota baru itu sendiri.

“Kalau kita ingin IKN menjadi simbol kemajuan, maka keadilan pembangunan harus terlihat nyata dari pinggiran sampai ke pusat,” tutup Sabaruddin. *Raf (ADV DPRD KALTIM)