Tertekan Kondisi Keuangan, Rencana Pembelian Mess Bontang di Jakarta Dibatalkan

Bontang – Pemerintah Kota Bontang memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian mess atau asrama di Jakarta akibat keterbatasan anggaran daerah. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian belanja di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa sejumlah program memang harus dikaji ulang, bahkan dihapus dari perencanaan karena kondisi APBD yang tidak memungkinkan.

“Ada beberapa kegiatan yang kita hapus dari perencanaan. Salah satunya pembelian mess atau asrama di Jakarta. Padahal tujuannya untuk mengefisiensikan anggaran karena selama ini kita menyewa dengan biaya sekitar Rp500 juta per tahun,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.

Sebelumnya, Pemkot Bontang merencanakan pengadaan mess di Jakarta dengan nilai sekitar Rp8,5 miliar. Aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tempat singgah bagi aparatur daerah saat melakukan perjalanan dinas, sekaligus menjadi aset jangka panjang yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Namun, rencana tersebut harus ditunda karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk merealisasikannya dalam waktu dekat.

Sebagai alternatif, pemerintah tetap menggunakan sistem sewa, namun dengan biaya yang ditekan jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

“Mess yang disewa juga kita turunkan biayanya. Kita pindah cari kontrakan yang mungkin hanya Rp100 juta setahun. Apa boleh buat, kita tidak punya uang,” kata Neni.

Selain melakukan efisiensi pada biaya sewa, Pemkot Bontang juga akan melelang sejumlah perlengkapan yang sebelumnya digunakan di mess lama, seperti tempat tidur dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan data, selama kurang lebih 26 tahun, pemerintah daerah telah mengeluarkan sekitar Rp13 miliar untuk biaya sewa mess di kawasan Cempaka Putih Tengah, Jakarta, dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp500 juta per tahun.

Besarnya biaya tersebut sempat menjadi pertimbangan untuk memiliki aset sendiri agar pengeluaran rutin dapat ditekan dalam jangka panjang. Namun dalam kondisi fiskal saat ini, pemerintah memilih menunda rencana tersebut dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan yang lebih prioritas di daerah.(Adv)