Transisi Kepemimpinan Butuh Konsolidasi Kuat, Legislator Ingatkan Pentingnya Penataan Birokrasi Sejak Awal

TEKAPEKALTIM – Seratus hari pertama masa pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim)menjadi fase krusial dalam menata ulang arah kebijakan dan menyelaraskan program kerja di lingkungan birokrasi.

Legislator DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menekankan pentingnya konsolidasi antarlembaga sejak dini guna memastikan transisi berjalan efektif dan pembangunan tidak tersendat.

Menurut Husni, fase awal kepemimpinan kerap diwarnai tantangan koordinasi karena adanya perbedaan pola kerja, prioritas, serta struktur kebijakan warisan pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, langkah memperkuat komunikasi internal pemerintahan menjadi sangat vital.

“Pergantian kepemimpinan tentu membawa visi baru. Tantangannya ada pada bagaimana menyinergikan semangat baru ini dengan sistem birokrasi yang telah terbentuk sebelumnya,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Ia mengapresiasi intensitas koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Rudy Mas’ud bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baginya, pendekatan ini adalah langkah strategis untuk menghindari kekacauan administratif di masa peralihan, sekaligus mengarahkan birokrasi agar selaras dengan tujuan pemerintahan yang baru.

Husni menambahkan bahwa penyelarasan tidak hanya soal teknis pelaksanaan program, tapi juga penyesuaian kultur kerja birokrasi. Tanpa konsolidasi yang kuat, pelaksanaan program unggulan akan terhambat dan berpotensi gagal mencapai target.

“Seratus hari pertama itu ibarat fondasi. Kalau pondasinya rapuh, seluruh bangunan program pemerintah akan ikut goyah. Karena itu, koordinasi yang kuat menjadi keniscayaan,” tegasnya.

DPRD Kaltim lanjut Husni, terus memantau proses ini dan siap memberikan dukungan politik serta pengawasan agar masa transisi dapat menjadi momentum mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Ia juga berharap, ritme kerja yang dinamis ini tetap terjaga dalam jangka panjang, bukan hanya di awal pemerintahan, agar transformasi yang dijanjikan tidak berhenti sebatas wacana. (ADV DPRD KALTIM/Raf)