TEKAPEKALTIM — Beberapa waktu lalu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang “Tata Cara Pengolahan Hasil Perkebunan” bersama dengan beberapa Dewan Pakar Pertanian dan Perkebunan Kalimantan Timur.
Saat ditanyai menyangkut diskusi tersebut, Kepala Disbun Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir menerangkan maksud dari pengolahan hasil perkebunan serta optimalisasi hasil yang bakal diperoleh para Pekebun di Benua Etam.
“Pengolahan hasil perkebunan yaitu berbagai kegiatan yang dilakukan
terhadap hasil tanaman perkebunan yang ada dalam memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi,” terang Muzakkir kepada Tekapekaltim, Jumat (24/11).
Dirinya menambahkan, Ranpergub yang tengah dibicarakannya bersama dewan pakar itu bakal menjadi petunjuk lengkap bagi para pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
“Rancangan Peraturan Gubernur yang sedang kita susun dimaksudkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha
perkebunan dalam menerapkan prinsip-prinsip penanganan panen, pascapanen, dan tata cara pengolahan hasil perkebunan yang baik,” terang dia.
Ahmad Muzakkir pun menambahkan tujuan dari rancangan peraturan tersebut agar setiap bentuk pengolahan perkebunan di Kalimantan memiliki landasan hukum yang kuat sebagai pencegahan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Lebih jauh, Muzakkir mengemukakan rancangan tersebut memberi jaminan bahan baku dengan kualitas tinggi yang diproduksi di Kalimantan Timur.
“Tujuan yang ingin kita capai adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tata cara pengolahan hasil perkebunan. Demikian juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tata cara pengolahan hasil perkebunan,” tandasnya.
“Dan tentunya untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan hasil perkebunan dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku yang berasal dari Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur,” tambah Kadis.
Lebih lanjut kata dia, “Akan ada tata cara bagaimana mendorong Pekebun untuk menerapkan manajemen ekonomi rumah tangga yang efisien untuk kelangsungan usaha perkebunannya.”
Diketahui, secara intens dewan pakar mendampingi dalam proses yang telah berjalan, dan menjadi bagian dalam penyusunan Ranpergub tersebut.
Turut hadir dalam FGD antara lain kemenkumham, biro hukum, disperindagkop, Forum Perkebunan Berkelanjutan, dan Biro ekonomi. (Agu/adv/Disbun)
Komentar