Anggaran Terbatas, Program Pro RT Rp200 Juta di Bontang Dipastikan Tak Berlanjut

Bontang — Program unggulan Pro RT senilai Rp200 juta per RT yang menjadi salah satu janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni–Agus Haris, dipastikan tidak dapat dilanjutkan pada tahun mendatang. Hal ini dipicu keterbatasan anggaran daerah yang diproyeksikan menurun signifikan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun depan diperkirakan hanya berada di angka Rp1,5 triliun. Dengan kondisi tersebut, sejumlah program prioritas harus dievaluasi, termasuk Pro RT.

“Jadi program yang Pro RT Rp200 juta itu sudah tidak mungkin lagi. Saya sudah menghitung,” jelasnya kepada awak media, Selasa 7 April 2026.

Sebagai alternatif, pemerintah tetap akan menjalankan kewajiban alokasi anggaran sebesar 5 persen untuk kelurahan. Dari total APBD yang diproyeksikan Rp1,5 triliun, sekitar Rp75 miliar akan dialokasikan sebagai dana kelurahan.

Neni menjelaskan, dana tersebut nantinya juga akan digunakan untuk membiayai operasional RT, termasuk gaji Ketua, Sekretaris, dan Bendahara RT.

“5 persen dana kelurahan untuk gaji RT, sekretaris bendahara RT Rp4 juta kali 499 RT kali 12 bulan itu kurang lebih hampir 24 miliar. Belum lagi kader 1 juta,” terangnya.

Untuk tahun 2026 sendiri, Pemkot Bontang masih menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk menjalankan program Pro RT. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kegiatan yang dinilai kurang efektif karena cenderung seragam antar RT.

Menurut Neni, pemerintah ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak terbuang percuma.

“Itu mubazir, lebih baik perbaiki infrastruktur,” jelasnya.

Ia menambahkan, ke depan pengelolaan anggaran akan difokuskan melalui kelurahan agar pembangunan lebih terarah sesuai kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah.

Sebagai contoh, di Kelurahan Loktuan yang memiliki 55 RT, pemerintah akan menentukan program prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak, seperti perbaikan drainase atau sanitasi.

“Yang mana nih kira-kira drainase-nya jelek atau BABS-nya tidak bagus, itu yang kita utamakan. Kalau hanya untuk beli tenda, beli piring, beli apa tuh namanya kan sayang uangnya,” pungkasnya.(Adv)