oleh

Apa itu Tim Enumerator SPPDK..??? Ini Dia Program Baru Gelaran Dispora Kaltim

TEKAPEKALTIM — Sebagai upaya mendongrak Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Bumi Etam, Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kaltim menggelar Pelatihan Tim Enumerator Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa/Kelurahan (SPPDK) yang berlangsung di Grand Elty Hotel Tenggarong, Minggu, (12/11).

Dalam kesempatan ini sebanyak 25 Pemuda dari Kelurahan Maluhu yang turut hadir menerima pelajaran, dan ternyata SPPDK baru dibentuk kali ini. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kaltim, Bahri saat dikonfirmasi, Senin (13/11).

“SPPDK merupakan program pertama Dispora Kaltim yang diarahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk membuat SPPDK hingga ke daerah-daerah,” katanya.

“Untuk itu, para pemuda di daerah yang akan didata, kami beri pelatihan agar dapat melakukan pendataan dengan baik. Saat ini pemuda yang dilatih berasal dari Kelurahan Maluhu,” sambung Bahri.

Kegiatan SPPDK diawali dengan pendataan pemuda berupa sensus pemuda, membuat data spasial suatu desa/kelurahan serta melibatkan akademisi. “Kami juga melibatkan Tim Enumenator dari Fakultas Ekologi Manusia IPB berjumlah enam orang.”

Bahri bilang pelatihan Tim Enumerator bakal dilaksanakan selama 4 hari, 12 hingga 15 November 2023. “Setelah itu, pengambilan data presisi desa di Kelurahan Maluhu dimulai tanggal 26 November hingga 8 Desember 2023.”

Dispora Kaltim juga memberikan Pelatihan Tim Enumerator Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa Kelurahan. “Ini bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis pendataan dan pengolahan data presisi desa.”

Dia membeberkan, dalam SPPDK akan didapatkan hasil data pemuda di desa/kelurahan. Lalu bisa terdeteksi bahwa ada berapa pemuda di suatu wilayah tertentu, berapa yang sedang putus sekolah, berapa yang bekerja, “Berapa orang melakukan dan bergerak dalam peningkatan IPP bahkan data ini akan terlihat dan terpantau aktifitasnya.”

“Selain itu, data ini bukan hanya kepentingan di bidang pemuda tapi bisa dimanfaatkan oleh stakeholder lainnya dalam menentukan suatu kegiatan atau program khusus dalam suatu wilayah tertentu,” papar Bahri menyambungkan. (adv/dispora)

Komentar