Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Tantangan Perempuan dalam Dunia Politik

TEKAPEKALTIM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mengangkat perhatian serius terhadap tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam berkiprah di dunia politik. Selain jumlah keterwakilan yang minim, perempuan juga harus menjalani peran ganda yang berat, yakni sebagai politisi sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik.

Dari total 55 anggota DPRD Kaltim saat ini, hanya tujuh orang yang merupakan perempuan. Menurut Yenni, angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan nyata bagaimana ruang dan kesempatan perempuan dalam politik masih sangat terbatas.

“Perempuan tidak hanya dituntut hadir secara formal di ruang politik, tapi juga harus mampu membagi waktu dan tenaga antara tanggung jawab publik dan keluarga. Ini beban yang tidak dialami oleh laki-laki,” ujar Yenni, Minggu (1/6/2025).

Lebih jauh, Yenni menekankan bahwa tantangan perempuan di dunia politik tidak hanya datang dari sistem, tetapi juga dari lingkungan sosial yang masih mempertahankan ekspektasi tradisional terhadap peran perempuan.

“Sering kali perempuan dianggap harus bergantung pada orang lain atau tidak terlalu mandiri. Padahal, dukungan keluarga sangat penting agar perempuan bisa aktif dan maksimal berkontribusi dalam politik,” ungkapnya.

Yenni berbagi pengalamannya sendiri yang bisa menjalankan peran sebagai wakil rakyat sekaligus istri dan ibu berkat dukungan penuh dari suami dan keluarganya. Ia menilai bahwa dukungan semacam itu sangat menentukan keberhasilan perempuan di ranah politik.

Meskipun jumlah legislator perempuan di DPRD Kaltim masih sangat sedikit, Yenni optimistis mereka mampu berperan sebagai agen perubahan yang kuat.

“Kami sedikit, tapi kami menunjukkan kemampuan dan semangat tinggi dalam memperjuangkan isu-isu yang menyentuh langsung masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” tuturnya.

Yenni berharap agar kedepannya, dukungan dan perhatian terhadap perempuan di politik dapat meningkat, baik dari segi kebijakan maupun dari perubahan budaya sosial, sehingga perempuan dapat menjalankan peran politiknya secara lebih optimal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab domestik.

“Perempuan di politik bukan sekadar soal kuota atau angka, tapi soal memberi ruang yang adil dan kesempatan yang sama. Jika itu tercapai, kontribusi perempuan akan berdampak besar bagi pembangunan daerah,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)