Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim untuk Bontang Turun di 2026, Fokus Tetap ke Infrastruktur dan Banjir

Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebesar Rp88,8 miliar pada tahun anggaran 2026.

Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp265 miliar.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa berkurangnya nilai bantuan tersebut berkaitan dengan kondisi fiskal yang tengah dihadapi daerah, khususnya yang bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD).

“Kami memahami Kalimantan Timur dan daerah-daerah yang bergantung pada Dana Bagi Hasil dan Transfer ke Daerah memang mengalami tekanan fiskal. Karena itu pada 2026 jumlah yang kami usulkan menurun dari tahun sebelumnya,” ujar Neni saat ditemui di Masjid Agung Al Hijrah Bontang, Jumat, 27 Maret 2026.

Meski mengalami penurunan, Pemkot Bontang tetap memprioritaskan penggunaan anggaran tersebut untuk program strategis, terutama penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur dasar.

“Bankeu tersebut telah kami alokasikan untuk penanggulangan banjir, di antaranya pembangunan polder di Tanjung Laut untuk mengurai banjir sekaligus menjadi sumber air baku,” jelasnya.

Selain pembangunan polder, dana juga dialokasikan untuk pengembangan sistem drainase di sejumlah titik rawan genangan, seperti di Kelurahan Guntung dan Api-Api.

“Kami juga membangun drainase segmen satu dan dua di Kelurahan Guntung yang memang sering mengalami banjir,” katanya.

Neni mengungkapkan bahwa persoalan banjir di Bontang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan setempat, tetapi juga dipengaruhi aliran air dari daerah hulu.

“Walau kita sadari banjir di Kota Bontang merupakan banjir kiriman dari hulu. Secara geografis struktur kota ini memang cekung seperti cawan,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi, ia berharap berbagai program prioritas yang telah dirancang dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap dukungan pemerintah provinsi terus berlanjut agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.(Adv)