TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok:tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.(dok:tekape)
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. (dok: tekape)
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Bontang untuk penyusunan APBD 2027 menghasilkan kebijakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota Bontang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai hingga 4,63 persen pada 2027. Target ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang digelar pada Selasa, 7 April 2026.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, memaparkan kondisi akses jalan menuju kawasan Bontang Kuala yang terdampak banjir rob saat pertemuan dengan Kementerian PU. (Dok: Prokompim Bontang)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meminta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) memaksimalkan penggunaan kamera pengawas (CCTV) di kawasan wisata Pulau Beras Basah.(dok:tekape)
Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Bontang mendapat sorotan setelah belum seluruh penerima manfaat menerima bantuan. (dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang membawa kabar positif setelah kunjungan kerja ke Jakarta pada Selasa 31 Maret 2026. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, berhasil mengupayakan tambahan 2.000 sambungan rumah (SR) jaringan gas (jargas) bagi masyarakat.(dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang mulai mengkaji sejumlah langkah penyesuaian fiskal menyusul prediksi turunnya pendapatan daerah pada 2027. (dok:tekape)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan program sosial bagi masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan.(dok: tekape)
Kondisi perekonomian Kota Bontang pada 2025 menunjukkan perbaikan setelah sempat melemah di tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 3,21 persen, menandakan adanya pemulihan yang mulai berjalan.(dok:tekape)
Pemerintah Kota Bontang terus mengintensifkan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mengombinasikan sumber pendanaan dari daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.(dok:tekape)
Pemerintah Kota Bontang terus berupaya memperluas jaringan gas rumah tangga (jargas) dengan mengajukan penambahan sambungan baru kepada pemerintah pusat.(dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang terus mengintensifkan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mengombinasikan sumber pendanaan dari(dok:tekape)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan bersama BPJS Ketenagakerjaan.(dok: tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok: tekape)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi birokrasi. (dok: tekape)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kemunculan buaya di wilayah pesisir yang berdekatan dengan permukiman warga. (dok:tekape)
Sudah ditampilkan semua