Agusriansyah Kritik Pemerintah Pusat yang Dinilai Kurang Serius Perhatikan Madrasah

TEKAPEKALTIM – Minimnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap pengembangan madrasah kembali disorot. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah, menilai Kementerian Agama (Kemenag) belum menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut.

Menurut Agusriansyah, selama ini banyak madrasah di daerah yang kondisinya masih memprihatinkan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pengajar.

Padahal, institusi ini memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan.

“Madrasah bukan lembaga pendidikan pinggiran. Ia bagian dari sistem pendidikan nasional yang seharusnya mendapatkan perhatian yang sama, jika tidak lebih, dari pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

Politisi dari fraksi PKS itu mengungkapkan, meski kewenangan teknis pengelolaan madrasah berada di bawah Kemenag, bukan berarti tanggung jawab tersebut bisa dilepaskan begitu saja.

Apalagi, ketika pemerintah daerah justru lebih proaktif dengan memberikan bantuan melalui skema dana hibah.

“Ketika pemerintah daerah bisa hadir dan memberi bantuan, maka absennya peran maksimal dari pusat tentu menjadi tanda tanya besar. Jangan sampai daerah yang tidak berkewajiban secara struktural justru bekerja lebih keras dari pusat,” tegasnya.

Ia pun menyebut bahwa skema hibah dari daerah tidak bisa dijadikan solusi permanen. Hal itu justru menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi perhatian dan anggaran di tingkat nasional.

“Pemberian hibah itu bentuk kepedulian, tapi tetap harus ada peran dominan dari pemerintah pusat. Ini bukan soal bagi-bagi tugas, tapi soal keberpihakan terhadap pendidikan yang selama ini luput dari sorotan utama,” tuturnya.

Agusriansyah berharap pemerintah pusat tidak bersikap reaktif dan hanya bergerak ketika ada desakan atau tekanan. Menurutnya, madrasah seharusnya menjadi bagian integral dalam rencana strategis pembangunan sumber daya manusia nasional.

“Sudah saatnya Kemenag dan pemerintah pusat secara keseluruhan menempatkan madrasah sebagai prioritas, bukan sekadar pelengkap. Kalau daerah saja bisa bergerak tanpa otoritas langsung, seharusnya pusat lebih bisa menunjukkan tanggung jawabnya,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)