TEKAPEKALTIM — Pembangunan infrastruktur di Benua Etam sudah semestinya dipercepat. Mengingat wilayah ini bakal jadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan tingginya nilai APBD Kaltim yang diketahui sebesar Rp20,675 triliun, tentunya mampu mempercepat pembangunan tersebut.
Sehubungan dengan ini, Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengemukakan pendapatnya yang komprehensif.
“Sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur di Kaltim, seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum,” kata Reza, Minggu (19/11).
“Ini akan membantu meningkatkan konektivitas dan mobilitas penduduk serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Kaltim dijadikan IKN yang memerlukan dukungan anggaran besar untuk menyangga ibu kota tersebut,” sambungnya menegaskan.
Lebih jauh Reza bilang dengan anggaran tersebut “Dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.”
Tak hanya itu, Reza meminta agar “Program beasiswa harus ditambah dibanding sebelumnya untuk membantu siswa berprestasi yang kurang mampu secara finansial, juga mahasiswa.”
Ditambahkan Reza, anggaran dapat dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. “Ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk Kaltim”.
“Salah satunya perlu peningkatan program penanggulangan stunting. Juga menambah fasilitas medis di rumah sakit. Seperti di rumah sakit mata yang perlu ditambah karena masih ada beberapa kasus harus dirujuk ke Jawa,” bebernya.
Bahkan, penganggaran di sektor “Industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sektor wisata harus ada insentif untuk pengusaha wisata agar tetap eksis,” terang Reza.
“Sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk program perlindungan lingkungan dan kelestarian alam, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi terbarukan. Ini akan membantu menjaga keindahan dan keberlanjutan lingkungan Kaltim. Bagi desa yang fokus pada lingkungan juga perlu diberikan insentif khusus,” serunya.
Meski demikian, dia meminta penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi dalam penggunaan APBD.
“Evaluasi dan pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut,” tutupnya. (adv/dprd)
Komentar