Dampak IKN ke Samarinda Mulai Terasa, DPRD Kaltim Dorong Solusi Sosial Inklusif

TEKAPEKALTIM – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan perlunya langkah cepat dan strategis dalam menangani dampak sosial yang mulai muncul di Samarinda seiring bergulirnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, lonjakan urbanisasi sebagai imbas dari pembangunan IKN telah membawa tekanan sosial yang signifikan bagi kota ini.

“Euforia pembangunan IKN memang membuka banyak peluang, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dampak ikutannya. Samarinda saat ini sudah mulai menampung limpahan penduduk yang datang mencari kesempatan,” ujar Darlis, Minggu (25/5/2025).

Sebagai kota penyangga utama, Samarinda menghadapi tantangan besarmulai dari meningkatnya kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan.

Darlis mengatakan, jika tidak dikelola dengan baik, perpindahan penduduk yang massif ini dapat memperburuk persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bahkan ketimpangan antarwarga.

“Kami di Komisi IV melihat langsung bagaimana tekanan pada sektor-sektor pelayanan dasar mulai terasa. Fasilitas kesehatan dan pendidikan kita belum sepenuhnya siap mengakomodasi lonjakan ini,” tuturnya.

Darlis mengingatkan bahwa kesiapan daerah penyangga seperti Samarinda harus menjadi bagian dari rencana besar pembangunan IKN.

Ia mendesak agar pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pembangunan fisik IKN, tetapi juga memperhatikan daya dukung sosial kota-kota sekitarnya.

“Pembangunan IKN jangan hanya jadi simbol kemajuan, tapi juga harus memberi manfaat merata. Kalau tidak, ketimpangan akan semakin lebar dan warga lokal akan menjadi korban,” tegasnya.

Darlis pun mendorong agar program-program pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan layanan sosial segera dipercepat dan diprioritaskan di wilayah penyangga.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal agar tidak tersisih dalam arus kompetisi pendatang baru.

“Kalau tidak dikelola dengan regulasi yang adil dan program yang menyentuh akar persoalan, potensi konflik sosial bisa muncul. Ini bukan hanya isu kependudukan, tapi soal keadilan sosial,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari DPRD yang menangani sektor kesejahteraan rakyat, Darlis menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Samarinda di tengah dinamika pembangunan IKN. (ADV DPRD KALTIM/Raf).