DPRD Kaltim Dorong Alokasi CSR untuk Sektor Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan

TEKAPEKALTIM – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengusulkan perubahan signifikan dalam pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Agusriansyah berharap, ke depan, sekitar 70 persen dana CSR lebih difokuskan pada sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan, alih-alih hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Selama ini, mayoritas dana CSR lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, namun kita melihat bahwa banyak sektor lain yang juga memerlukan perhatian lebih,” ujar Agusriansyah.

Pernyataan ini muncul setelah dilakukan pencermatan awal terhadap pengalokasian dana CSR yang dinilai lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.

Menurutnya, meskipun pembangunan infrastruktur penting, sektor sosial harus menjadi prioritas utama agar dampak positifnya bisa lebih langsung dirasakan oleh masyarakat.

Agusriansyah menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu yang membutuhkan perhatian lebih, khususnya terkait dengan pemenuhan fasilitas yang memadai. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah masih adanya ketimpangan dalam penyediaan ruang kelas baru (RKB) di sejumlah sekolah, serta kurangnya fasilitas untuk sekolah kejuruan atau SMK.

“Beberapa sekolah masih kekurangan ruang kelas baru, sementara itu juga terdapat kekurangan fasilitas pendukung untuk SMK. Padahal, sekolah kejuruan ini sangat penting dalam mencetak SDM terampil yang dapat segera terserap di dunia kerja,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa SMK bahkan tidak memiliki fasilitas yang sesuai dengan jurusan yang mereka tawarkan, seperti jurusan otomotif yang tidak dilengkapi dengan workshop otomotif. Sehingga, hal ini akan menghambat proses belajar mengajar dan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Agusriansyah juga menekankan bahwa untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting.

Ia mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim bisa lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan pendidikan di daerah, serta lebih banyak memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui perubahan alokasi CSR ini, ia optimistis tidak hanya pembangunan infrastruktur yang dapat terwujud, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan pendidikan yang lebih merata di seluruh Kaltim. *Raf (ADV DPRD KALTIM)