DPRD Sepakat Tutup Sementara Jembatan Mahakam I Usai Insiden Tabrakan Tongkang

TEKAPEKALTIM – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah tegas dengan menyatakan sepakat untuk menutup sementara Jembatan Mahakam I. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin, 28 April 2025, menyusul insiden tabrakan tongkang yang kembali terjadi pada Sabtu malam, 26 April 2025.

Sebuah tongkang milik PT Energi Samudra Logistik menabrak bagian jembatan, dan bahkan menghantam langsung pilar, bukan sekadar fender pelindung. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penutupan ini diperlukan demi keselamatan masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih parah

“Kalau terus dibiarkan dan terjadi insiden lagi, jembatan bisa miring atau runtuh. Ini urat nadi masyarakat. Maka kami sepakat untuk menutup jembatan sementara sampai investigasi selesai dan pengamanan teknis dibangun,” ujarnya.

Hasanuddin menyebutkan bahwa insiden ini bukan pertama kali terjadi, bahkan sudah ke-23 kalinya jembatan Mahakam I ditabrak kapal. Ia menilai kejadian berulang ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan lalu lintas sungai.

“Kalau kita lihat dua kejadian terakhir, semuanya terjadi di luar jam pandu. Ini patut dicurigai ada pelanggaran atau pengolongan diam-diam. Kapal tidak mungkin berani tanpa ada yang bermain mata,” tegasnya.

DPRD juga mempertanyakan pihak mana yang akan bertanggung jawab jika jembatan rusak atau ambruk. Menurut Hasanuddin, baik KSOP sebagai regulator maupun Pelindo sebagai operator belum bisa memberi jawaban yang pasti.

“Kalau jembatan miring atau runtuh, yang rugi siapa? Tentu pemerintah daerah dan masyarakat. Dan lagi-lagi kita yang harus menganggarkan biaya perbaikannya,” ungkapnya.

DPRD mencatat bahwa bahwa pembangunan ulang fender Jembatan Mahakam I diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp35 miliar. Namun, hingga kini belum ada kepastian waktu pelaksanaannya, sementara arus lalu lintas di atas jembatan tetap padat setiap hari. Insiden terbaru bahkan menghantam langsung pilar jembatan, meningkatkan risiko kerusakan serius.

Karena itu, selain penutupan sementara, DPRD juga mendorong langkah konkret seperti investigasi menyeluruh, pemasangan CCTV yang berfungsi baik, serta pemberlakuan sistem asuransi.

“Intinya, keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aset publik harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita baru bertindak setelah jembatan ini benar-benar runtuh,” pungkasnya. *Raf (ADV DPRD KALTIM)