Krisis Solar Picu Aksi Massa, Sopir dan Mahasiswa Desak DPRD Balikpapan Bertindak

Balikpapan — Ratusan sopir angkutan dan truk bersama mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Balikpapan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026). Aksi tersebut dipicu oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dirasakan dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam aksi itu, para sopir turut membawa kendaraan truk ke sekitar lokasi, sehingga memicu kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk meminta operasional SPBU dibuka selama 24 jam serta penambahan kuota solar untuk wilayah Balikpapan.

Perwakilan PMII Balikpapan, Hijir Ismail, menyampaikan bahwa antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi energi. Ia menilai kondisi tersebut bukan sekadar kendala teknis, melainkan indikasi lemahnya pengelolaan distribusi BBM.

Menurut Hijir, meskipun pasokan harian di beberapa SPBU terbilang cukup besar, antrean panjang tetap terjadi hingga waktu operasional berakhir. Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan yang membuat distribusi tidak merata.

Ia juga menyoroti dampak luas dari kelangkaan solar, mulai dari meningkatnya biaya operasional transportasi hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi.

Aksi tersebut kemudian direspons oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang menemui perwakilan massa bersama anggota dewan lainnya. Pertemuan dilakukan secara terbuka dengan duduk lesehan di depan kantor DPRD.

Alwi menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Ia mengungkapkan bahwa salah satu tuntutan utama, yakni operasional SPBU 24 jam, telah mendapat respons positif dari pihak Pertamina.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan stok agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru. Terkait permintaan penambahan kuota, Alwi menyebut hal itu merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebagai langkah lanjutan, DPRD berencana mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir untuk berdialog langsung dengan BPH Migas di Jakarta guna membahas solusi atas keterbatasan kuota solar.

Sementara itu, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan para demonstran. Perusahaan menyatakan kesiapan untuk membuka layanan SPBU selama 24 jam di beberapa titik, namun tetap menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Saat ini, kuota biosolar untuk Balikpapan berada di kisaran puluhan ribu kiloliter per tahun, dengan distribusi harian terbatas pada SPBU yang telah ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.