Tak Kunjung Nikmati Air Bersih, Warga Karangjoang Siap Blokir Akses Waduk Manggar

Balikpapan — Permasalahan distribusi air bersih di Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara, kembali menuai sorotan. Warga setempat mengaku kecewa karena hingga kini belum mendapatkan layanan air bersih, meskipun telah lama mengajukan permohonan pemasangan jaringan.

Kekecewaan tersebut mencuat dalam pertemuan warga dengan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Km 10. Dalam forum itu, warga bahkan menyampaikan rencana untuk menutup akses menuju Waduk Manggar sebagai bentuk protes apabila persoalan ini terus berlarut.

Ketua RT 18, Karlan, mengatakan sejumlah warga sudah diminta membayar biaya pemasangan sambungan pipa dengan nilai mencapai belasan juta rupiah. Namun hingga saat ini, realisasi pemasangan jaringan air bersih belum juga dilakukan.

“Warga sudah memenuhi kewajiban, tapi pemasangan tidak kunjung dikerjakan,” ungkapnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lain yang telah lama bermukim di sekitar waduk. Beberapa di antaranya mengaku sudah puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut tanpa pernah menikmati layanan air bersih dari jaringan resmi.

Kondisi ini dinilai semakin memperparah beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Tidak sedikit warga yang harus mengandalkan sumber air alternatif dengan kualitas terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Syarifuddin Oddang menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi. Ia meminta agar persoalan ini tidak terus tertunda tanpa kejelasan.

Menurutnya, jika pembangunan jaringan belum bisa dilakukan secara menyeluruh, maka langkah bertahap dapat menjadi solusi sementara asalkan ada kepastian progres di lapangan.

Sementara itu, pihak Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melalui bagian distribusi menyebut keterbatasan anggaran sebagai kendala utama dalam pembangunan jaringan, khususnya pipa induk. Selama ini, pengerjaan infrastruktur air bersih juga melibatkan dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum.

Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan air bersih dapat terpenuhi, sehingga tidak perlu terjadi aksi penutupan akses yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.(*)