Legislator Kaltim Ananda Moeis Serukan Kolaborasi Lawan Perundungan Anak

TEKAPEKALTIM – Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan kian marak dan menjadi ancaman serius bagi perkembangan mental anak. Dampak jangka panjangnya tak hanya mengganggu psikologis korban, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi muda.

Melihat kondisi ini, kalangan legislatif daerah mulai mendorong peran aktif semua pihak, terutama orang tua dan sekolah, untuk bersinergi mencegah tindak perundungan. Kolaborasi keduanya dinilai menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyerukan perlunya keterlibatan aktif dari orang tua dan pihak sekolah dalam menjaga kesehatan psikologis anak. Ia menilai bahwa akar persoalan perundungan sering kali berakar dari kurangnya pengawasan serta minimnya edukasi tentang empati sejak usia dini.

“Tidak bisa lagi kita biarkan kasus seperti ini terjadi berulang-ulang. Anak-anak yang menjadi korban perundungan bukan hanya terluka secara mental, tapi juga bisa tumbuh dengan rasa percaya diri yang rusak. Ini bukan sekadar masalah individu, tapi krisis karakter yang harus kita hadapi bersama,” ujar Ananda, (25/4/2025).

Lebih lanjut, Ananda menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari rumah dan diperkuat di sekolah. Ia menyarankan agar sekolah menyediakan ruang edukatif bagi siswa untuk memahami dampak buruk perundungan, sementara orang tua diharapkan lebih proaktif dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka.

Menurutnya, solusi konkret perlu diambil, salah satunya dengan membentuk satuan tugas khusus di sekolah yang dapat mengawasi perilaku siswa serta memberikan pendampingan psikologis jika diperlukan.

Tim tersebut, kata Ananda, idealnya berada di bawah koordinasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar memiliki dukungan dan legitimasi yang jelas.

“Keberadaan tim pengawas ini sangat penting agar tidak ada lagi anak yang merasa sendirian saat menghadapi tekanan di lingkungan sekolah,” tegasnya.

Ananda pun berharap agar pemerintah daerah dapat memperkuat regulasi yang mendukung terbentuknya lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Ia menilai bahwa kolaborasi antara sekolah, orang tua, serta komunitas sekitar akan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya anti-perundungan.