Pemkot Bontang Ajukan Ratusan RTLH ke Pusat, Perbaikan Rumah Warga Terus Digenjot

Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus mengintensifkan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mengombinasikan sumber pendanaan dari daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendorong pemerintah untuk lebih aktif mengakses program bantuan dari pusat.

“Jadi kita memanfaatkan dengan APBD kita yang turun ini, kita berupaya maksimal untuk minta program-program pusat,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.

Dalam skema pembiayaan melalui APBD, awalnya direncanakan perbaikan 10 unit rumah dengan total anggaran Rp500 juta. Namun, setelah memperhitungkan biaya teknis seperti perencanaan dan pengawasan, jumlah realisasi diperkirakan hanya sekitar tujuh unit rumah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Usman, menjelaskan bahwa setiap unit rumah mendapat alokasi sekitar Rp50 juta untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bukan berkurang, tetapi disesuaikan karena ada komponen perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot juga menjalankan program bantuan stimulan perbaikan rumah. Melalui anggaran daerah, sekitar Rp600 juta disiapkan untuk membantu 30 unit rumah, dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit.

Tidak hanya mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tahun ini, sebanyak 300 unit rumah diusulkan ke pemerintah pusat dan 80 unit ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan dukungan perbaikan.

Neni menjelaskan, bantuan dari pemerintah pusat umumnya difokuskan pada komponen dasar bangunan seperti atap, lantai, dan dinding dengan nilai sekitar Rp20 juta per rumah.

“Memang kalau pemerintah pusat itu hanya atap, lantai, dinding yang nilainya sekitar 20 juta. Tidak apa-apa. Nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan hasil evaluasi program sebelumnya menunjukkan belum adanya keseragaman desain rumah yang dibangun pada 2025, sehingga ke depan diperlukan standar prototipe yang sama.

“Yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” tuturnya.

Selain aspek fisik bangunan, Pemkot Bontang juga memberi perhatian khusus pada sanitasi lingkungan. Penyediaan jamban keluarga menjadi prioritas dalam program ini guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

“WC-nya harus ada. Saya tidak mau ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga, karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” tandasya.(Adv)