Pemkot Bontang Dorong Peningkatan Layanan Publik 2025, Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan UMKM

Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik sepanjang 2025 dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa berbagai program yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di bidang pendidikan, Pemkot menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada ribuan pelajar. Selain itu, dukungan juga diberikan kepada ratusan tenaga pendidik melalui penyediaan perangkat teknologi guna menunjang proses belajar mengajar.

Langkah digitalisasi pendidikan turut dipercepat dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran modern, seperti papan tulis pintar dan tablet di sejumlah sekolah.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus mendukung penguatan sumber daya manusia di Kota Bontang,” ujarnya saat menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Senin, 30 Maret 2026.

Pada sektor kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100 persen, yang berarti seluruh masyarakat Bontang kini memiliki akses layanan kesehatan.

Selain itu, upaya pencegahan stunting juga diperkuat melalui program Gercep Zero Stunting yang menyasar kelompok rentan, mulai dari keluarga berisiko hingga remaja putri.

Di sektor ekonomi, Pemkot Bontang terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui program Kredit Bontang Kreatif. Program ini memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil agar mampu berkembang.

Tak hanya itu, pengembangan ekonomi berbasis lingkungan juga digalakkan melalui penguatan gerakan bank sampah di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya ekonomi berkelanjutan.

Sejumlah program sosial lainnya turut dijalankan, seperti peningkatan insentif bagi penggiat keagamaan serta pemberian jaminan sosial bagi pengurus RT.

Pemerintah menilai berbagai langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.(Adv)