TEKAPEKALTIM — Di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, Baharuddin Demmu menyampaikan kelalaian dan kendala teknis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim.
Legislator Bumi Etam itu membeberkan salah satu kendala teknisnya adalah, sehubung dengan penginputan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim Ke-43, yang berlangsung di gedung utama DPRD, Senin (27/11).
Demmu memaparkan masalah teknis tersebut, di mana semestinya usulan warga terdata dalam Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), namun naasnya, tidak ditemukan.
Mengapa ini diserukan Demmu, lantaran SIPD merupakan salah satu tools atau alat yang amat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah, terutama dalam hal ketersediaan data valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.
“Pertama kita sudah mendengar pak, apa yang disampaikan teman-teman dari seluruh Dapil dengan sejumlah sulan-usulan masyarakat, (Dapil) satu sampai dapil enam. Yang ingin saya sampaikan terkait teknis pak Pj Gubernur, di mana usulan masyarakat harus masuk ke dalam sistem pak yang namanya SIPD,” tegas Demmu dengan lantang.
“Pesan saya (kepada) pak Pj untuk agar mengingatkan kepada Kepala-kepala OPD saat proses penginputan untuk komunikasi dengan kami. Kadang yang diinput itu, karena tidak ada komunikasi sama sekali, inputnya juga sembarangan,” beber Demmu.
Legislator PAN itu tidak lupa mengungkapkan masalah lain di wilayah Muara Badak, yang sampai saat ini belum menikmati listrik secara maksimal.
“Saya beberapa kali juga menyampaikan persoalan listrik, tapi sekali lagi kok pemerintah itu nggak pernah mau merespon Pak ya. Kecamatan Muara Badak yang dari Kantor Camat itu, nggak sampai tiga kilo, ada kampung yang namanya Badak Makmur, ada kampung yang namanya Solo Palai yang sampai hari ini juga tidak pernah merasakan listrik 24 jam,” katanya.
Lantaran itu Demmu memberi peringatan kepada OPD agar segera melakukan kordinasi dengan pihak PLN. Bahkan, Demmu menilai PLN hanya mencari keuntungan dan tidak memikirkan kebutuhan mendesak warga yang ada di wilayah tersebut.
“Teman-teman OPD ini minimal membangun komunikasinya dengan PLN. PLN ini jangan juga selalu bicara bahwa itu kan tidak banyak orang maka tidak untung. Seharusnya tidak boleh berbahasa seperti itu, karena PLN itu nggak bisa begitu, kan ini menyangkut persoalan hak dasar rakyat,” pesan Demmu dengan tegas.
Wakil rakyat Dapil Kutai Kartanegara itu juga tidak lupa menyinggung ancaman abrasi atau pengikisan tanah di wilayah pesisir.
“Saya sampaikan bahwa wilayah Muara Badak, Marangkayu sampai Bontang itu, wilayah di pesisir Pak, itu kan dihuni banyak oleh masyarakat, Nelayan contoh di Desa Sebuntal ada kampung yang namanya Kampung Terusan, saat ini lagi sangat terancam abrasi,” ungkapnya.
“Saya sering melihat kegiatan Pemprov di Berau bagaimana proses penanganan abrasi pantai, saya ingin menyampaikan bahwa kampung ini sebenarnya Pak kalau lagi air pasang, itu juga sudah masuk dan sangat dekat ke fasilitas umum, misalnya masjid,” tambah Demmu meyakinkan Pj Gubernur Akmal Malik.
Bahkan lebih jauh dirinya mengingatkan agar ke depannya pemerintah memberikan perhatian serius. Karena diprediksi lima sampai sepuluh tahun kampung tersebut tenggelam.
“Sekali lagi saya ingin mengingatkan itu sehingga wilayah-wilayah pesisir Muara Badak sampai Marangkayu itu menjadi perhatian pemerintah di wilayah-wilayah itu supaya abrasi itu bisa tertangani dengan baik,” imbuhnya. (adv/dprd)
Komentar