TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Tekankan Akurasi LPPD 2025, Agus Haris Minta OPD Sajikan Data Sesuai Kondisi Nyata

Wakil Walikota Bontang, Agus Haris (dok: tekape)

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih cermat dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, khususnya terkait validitas data yang disampaikan.

Ia menegaskan, setiap data yang dimasukkan dalam laporan harus benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Haris saat diwawancarai pada Kamis, 26 Maret 2026, merujuk pada rapat koordinasi penyusunan LPPD 2025 yang sebelumnya digelar di Auditorium Taman 3 Dimensi.

Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor krusial dalam penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Ia mengingatkan, tim penilai tidak hanya mengandalkan dokumen laporan, tetapi juga melakukan proses verifikasi yang mencakup diskusi hingga peninjauan langsung ke lapangan.

“Misalnya kita kirim dokumen bahwa 90 persen jalan kita dalam kondisi baik. Tapi ketika dicek di lapangan atau saat diskusi ternyata tidak sesuai, maka nilai kita bisa turun,” jelasnya.

Karena itu, Agus Haris meminta seluruh OPD memastikan setiap data yang dilaporkan telah melalui proses verifikasi internal dan didukung dokumen pendukung yang lengkap.

Selain akurasi, ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara data LPPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta perjanjian kinerja masing-masing perangkat daerah.

Menurutnya, konsistensi antara perencanaan, pelaporan, dan kondisi lapangan menjadi kunci dalam menentukan hasil evaluasi dari pemerintah pusat.

“Data yang dimasukkan ke dalam LPPD harus sesuai dengan fakta di lapangan. Dokumen, data pendukung, dan kondisi riil harus sama. Ketika ditanya oleh tim evaluator dari provinsi maupun pusat, semuanya harus bisa dijelaskan dengan data yang kuat,” tutupnya.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini