Hak Angket DPRD Kaltim Menguat, Tito Karnavian Tekankan Stabilitas Pemerintahan

Balikpapan — Menghangatnya wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan legislatif dan stabilitas pemerintahan daerah.

Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Tito menyampaikan bahwa hak angket merupakan bagian sah dari kewenangan DPRD. Namun, ia mengingatkan agar penggunaannya tidak memicu ketegangan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Pengawasan itu penting, tetapi hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah harus tetap harmonis,” ujarnya.

Isu hak angket di Kalimantan Timur muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap sejumlah kebijakan strategis daerah. Meski belum diungkap secara rinci, langkah ini dinilai berpotensi memengaruhi ritme pemerintahan jika tidak dikelola secara bijak.

Menurut Tito, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus mengikuti perkembangan situasi tersebut. Pendekatan yang diambil lebih menekankan pada penguatan komunikasi antar-lembaga dibandingkan intervensi langsung.

Ia menjelaskan, koordinasi antara kepala daerah dan DPRD menjadi kunci untuk mencegah konflik berkepanjangan. Pendampingan pun dilakukan agar seluruh pihak tetap berada dalam koridor kerja sama yang konstruktif.

Selain itu, Tito mengingatkan bahwa sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah sejatinya telah berjalan berlapis, terutama dalam pengelolaan anggaran. Setiap rancangan APBD, kata dia, harus melalui proses evaluasi oleh pemerintah pusat guna memastikan kesesuaian dengan prioritas nasional dan efisiensi belanja.

“Pengendalian itu sudah ada mekanismenya. Tinggal bagaimana dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak politik,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai dinamika politik lokal tetap perlu diantisipasi karena dapat berdampak langsung pada percepatan pembangunan. Hal ini menjadi krusial mengingat peran strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

Karena itu, Tito mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan. Ia berharap dinamika yang ada tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan masyarakat.

“Yang utama adalah menjaga kondusivitas agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.(*)