Fraksi Gerindra Soroti PAD Bontang dan Kinerja BUMD di Tengah Fiskal Terbatas

BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah meningkatnya pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) 2026.

Fraksi Gerindra menilai kondisi ini harus menjadi perhatian Pemkot Bontang, terutama dalam mencari sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan sektor yang selama ini menjadi sumber PAD.

Pandangan itu disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Rizky Rusdiansyah, dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa 8 September 2026, sebagai tanggapan atas pidato pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sehari sebelumnya.

Rizky mengatakan, perubahan APBD dilakukan karena kondisi fiskal daerah mengalami tekanan. Perkembangan ekonomi, kebijakan fiskal pemerintah pusat, transfer ke daerah, realisasi APBD semester I, hingga kepastian SILPA 2025 hasil audit menjadi faktor yang mempersempit ruang fiskal Bontang.

Di sisi pendapatan, total pendapatan daerah meningkat 1,49 persen. Kenaikan tersebut terutama ditopang pendapatan transfer yang naik 2,66 persen.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada PAD yang justru turun 2,69 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan 1,50 persen.

“Fraksi Gerindra mengapresiasi hal tersebut. Namun menjadi catatan bersama bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD,” kata Rizky.

Gerindra juga menyoroti penerimaan pembiayaan yang terkoreksi 44,95 persen dari proyeksi. Penurunan tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan daerah sehingga pemerintah harus kembali menata skala prioritas belanja.

Rizky menyebut, Fraksi Gerindra meminta penyesuaian anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, pemenuhan pelayanan dasar, serta belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Salah satu sorotan utama Gerindra adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rizky menilai kinerja seluruh BUMD perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dividen BUMD menjadi salah satu sumber PAD.

“Evaluasi dan analisis terhadap seluruh kinerja BUMD perlu dilakukan sehingga PAD yang dihasilkan sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan,” tegasnya.

Tak hanya BUMD, Gerindra juga mendorong pemerintah terus berinovasi mencari dan mengoptimalkan sektor-sektor potensial sebagai sumber PAD.

Digitalisasi administrasi, pelayanan, hingga pembayaran juga diminta diterapkan lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengendalikan penerimaan daerah.

Katanya, Gerindra memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Anggaran yang telah ditetapkan diharapkan benar-benar sesuai peruntukannya,” pungkas Rizky. (Adv)