PKS-Nasdem Soroti SILPA Bontang Anjlok 44,95 Persen, Minta Anggaran Tambahan Transparan

BONTANG – Ketua Fraksi PKS Bersama Nasdem DPRD Kota Bontang, Suharno, menyampaikan pandangan fraksinya terkait anjloknya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar 44,95 persen.

Koreksi ini dinilai mempersempit ruang fiskal Pemkot Bontang dalam Perubahan APBD 2026.

Pandangan tersebut disampaikan Suharno mewakili Fraksi PKS Bersama Nasdem dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa 8 September 2026, sebagai tanggapan atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sehari sebelumnya.

Fraksi menilai kondisi fiskal yang terbatas harus diikuti dengan kebijakan anggaran yang lebih akurat, realistis, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam catatannya, penerimaan pembiayaan dari SILPA turun Rp145,37 miliar, dari proyeksi Rp323,28 miliar menjadi sekitar Rp178 miliar. Sementara tambahan pendapatan daerah hanya sekitar Rp26,38 miliar.

“Koreksi SILPA yang sangat besar ini membuat ruang gerak fiskal kita terkikis hebat,” demikian pandangan Fraksi PKS Bersama Nasdem yang disampaikan Suharno.

Fraksi meminta Pemkot Bontang ke depan lebih cermat dalam menyusun proyeksi SILPA agar tidak terjadi perbedaan estimasi yang terlalu besar ketika anggaran telah berjalan.

Ia menyebut, dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah meningkat 1,49 persen menjadi sekitar Rp1,8 triliun. Namun, PAD justru turun 2,69 persen.

Karena itu, Fraksi PKS Nasdem mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi dengan mengoptimalkan potensi yang belum tergarap tanpa membebani masyarakat kelas bawah.

Kondisi fiskal tersebut berdampak pada penurunan belanja daerah sebesar 5,67 persen.

Diketahui, belanja operasi turun 2,01 persen atau Rp31,34 miliar, belanja modal berkurang Rp84,42 miliar atau 15,71 persen, sedangkan belanja tidak terduga turun Rp3,21 miliar atau 53,62 persen.

Suharno mengatakan, Fraksi PKS bersama Nasdem mendukung penundaan kegiatan yang tidak mendesak dan efisiensi belanja pendukung.

Namun, rasionalisasi belanja modal diminta tidak mengorbankan proyek yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan infrastruktur masyarakat.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemkot Bontang mempertahankan mandatory spending pendidikan sebesar 20,6 persen serta alokasi infrastruktur pelayanan publik sebesar 42,4 persen.

Katanya, penggunaan anggaran tersebut akan dikawal hingga tingkat realisasi akhir tahun.

Selain itu, Fraksi PKS Bersama Nasdem mengapresiasi capaian Pemkot Bontang yang meraih tiga predikat terbaik pertama di tingkat Kalimantan serta penerimaan dana kurang bayar DBH dan insentif pendanaan tambang dengan total Rp19,26 miliar pada 2026.

Namun, untuk dana tambahan yang belum masuk dalam APBD dan Nota Keuangan, fraksi meminta Pemkot segera menyampaikan surat resmi mengenai peruntukannya kepada DPRD secara transparan.

Ia mendesak dana tambahan tersebut diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya lokal, infrastruktur pelayanan publik, serta percepatan penanganan stunting secara merata di Kota Bontang.

Suharno menegaskan, keterbatasan fiskal harus menjadi alasan untuk semakin memperketat prioritas, bukan mengurangi keberpihakan anggaran kepada masyarakat. (Adv)