Waduk Kanaan Terseret Proyeksi SILPA, Fraksi PDIP Desak Pemkot Bontang Perbaiki Perencanaan Anggaran

BONTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menilai ketidakakuratan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berpotensi menghambat program strategis daerah, termasuk pembangunan Waduk Kanaan yang menjadi bagian penting penanganan banjir dari sisi hulu.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Winardi, dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa 8 September 2026 saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Nota tersebut sebelumnya disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada Senin 7 September 2026.

Sejumlah point menjadi catatan fraksi PDIP. Pertama, Fraksi PDIP menyoroti penurunan PAD sebesar 2,69 persen.

Di tengah pendapatan daerah yang meningkat, kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kemandirian fiskal.

Fraksi meminta Pemkot Bontang menjelaskan komponen PAD yang mengalami koreksi, faktor penyebabnya berdasarkan realisasi hingga semester I, serta langkah pemulihan penerimaan hingga akhir tahun tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Kedua, Fraksi PDIP mempertanyakan proyeksi SILPA. Menurut Winardi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus lebih cermat, realistis, dan akurat dalam memproyeksikan SILPA.

Winardi menyebut, ketidaktepatan proyeksi tersebut dinilai turut menekan struktur anggaran dan berpotensi menyebabkan sejumlah program prioritas tertunda.

Salah satunya pembangunan Waduk Kanaan yang menjadi bagian penting penanganan banjir dari sisi hulu.

“Perencanaan fiskal ke depan harus dilakukan dengan lebih terukur sehingga program-program strategis daerah tidak kembali mengalami penundaan akibat ketidaktepatan proyeksi anggaran,” tegas Winardi.

Ketiga, Fraksi PDIP menyoroti tingginya ketergantungan Bontang terhadap pendapatan transfer.

Setelah perubahan, pendapatan transfer mencapai sekitar 78,70 persen dari total pendapatan daerah, meskipun mengalami peningkatan 2,66 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sumber eksternal.

Winardi menyebut, PDIP mendorong penguatan PAD melalui pembenahan tata kelola penerimaan, optimalisasi aset dan potensi ekonomi daerah, serta perluasan basis ekonomi yang berkelanjutan.

Poin keempat, Fraksi PDIP mengingatkan sempitnya waktu efektif pelaksanaan anggaran.

Winardi menyebut, Nota Keuangan Perubahan APBD baru disampaikan pada awal September sehingga OPD dituntut bekerja lebih cermat dan disiplin.

Ia juga meminta agar program yang dipertahankan dalam perubahan APBD, tidak boleh hanya mengejar serapan anggaran. Pelaksanaannya harus dipastikan selesai tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang tetap terjaga.

Kelima, Fraksi PDIP meminta penyesuaian belanja tidak mengorbankan pelayanan dasar.

Katanya PDI Perjuangan mengapresiasi komitmen Pemkot Bontang mempertahankan mandatory spending sektor pendidikan dan infrastruktur publik. Namun, penurunan belanja daerah sebesar 5,67 persen dinilai tidak boleh berujung pada penurunan kualitas layanan masyarakat.

Ia meminta pemkot memberikan penjelasan terukur mengenai strategi menjaga pelayanan kesehatan, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban umum agar tetap optimal dan merata. (Adv)