PDIP Desak Pemkot Bontang Perketat Pengawasan Kebakaran di Tengah Musim Kemarau

BONTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang mendesak Pemerintah Kota Bontang memperketat pengawasan di wilayah rawan kebakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya risiko kebakaran.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Winardi, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Nota Pengantar Keuangan Perubahan APBD 2026, Selasa 8 September 2026.

Winardi menyinggung kebakaran lahan sekitar satu hektare di Bontang Lestari yang diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan atau kelalaian. Kebakaran tersebut bahkan nyaris merembet ke permukiman dan fasilitas kelistrikan.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.

Pengawasan ini dinilai penting agar kondisi kemarau tidak dimanfaatkan pihak yang mengabaikan keselamatan lingkungan.

Selain kebakaran lahan, PDIP meminta sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah terkait larangan pembakaran sampah diperkuat.

Praktik tersebut dinilai masih ditemukan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, menurunkan kualitas udara, serta memicu kebakaran yang lebih luas.

Masalah lain yang juga disoroti PDIP adalah keterbatasan air selama musim kemarau. Winardi meminta pemerintah tidak hanya menerapkan penghentian aliran air secara bergilir, tetapi juga memperkuat komunikasi publik mengenai kondisi sumber air, jadwal distribusi dan langkah penghematan.

Informasi ini, kata Winardi, perlu disampaikan secara berjenjang hingga kecamatan, kelurahan dan RT agar masyarakat tidak kebingungan.

PDIP juga menegaskan penanganan banjir tetap harus menjadi prioritas meski ruang fiskal daerah menyempit. Program pengendalian banjir yang telah direncanakan dinilai tidak boleh terhenti akibat penyesuaian anggaran.

Ia mengegaskan, agar dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga harus terus diperjuangkan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Winardi menegaskan persoalan lingkungan tersebut harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran.

“Perubahan APBD tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka, tetapi harus memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi warga Bontang,” tegasnya.

Sementara dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP juga menyampaikan sejumlah catatan terkait penurunan PAD, koreksi SILPA, ketergantungan terhadap pendapatan transfer, waktu efektif pelaksanaan anggaran, serta pemenuhan pelayanan dasar.

Seluruh catatan tersebut, menurut Winardi, merupakan bagian dari tanggung jawab politik Fraksi PDI Perjuangan dalam memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan Kota Bontang. (Adv)