Dana Daerah Tercekik, Sahib Soroti Strategi Wali Kota Jemput Bantuan ke Pusat

BONTANG – Kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas membuat Pemerintah Kota Bontang dinilai perlu lebih agresif mencari dukungan anggaran langsung dari pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).

Sahib menyebut pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga dirasakan pemerintah provinsi. Kondisi ini membuat Bontang dinilai tidak bisa lagi terlalu banyak mengandalkan dukungan dari pemerintah provinsi.

“Kita sama-sama tahu bahwa keuangan kita ini memang dipangkas habis-habisan oleh pusat. Pusat sampai ke provinsi, provinsi juga begitu ke daerah,” kata politisi Partai NasDem itu.

Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperkuat komunikasi antara wali kota dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait.

“Tinggal yang kita harapkan bagaimana strategi wali kota berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar ada kegiatan-kegiatan secara langsung, baik itu yang berupa fisik atau tambahan keuangan untuk jatuh ke Bontang,” ucapnya.

Katanya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus melakukan strategi melalui pendekatan politik.

“Di luar daripada itu tidak ada yang bisa dilakukan,” sebutnya.

Sahib menerangkan, jika pendekatan itu berhasil, pemerintah daerah tetap harus melakukan evaluasi dalam merealisasikannya. Utamanya untuk pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Sebab, menurutnya, program-program yang turun ke daerah juga tidak terlepas dari janji politik kepala daerah yang perlu diprioritaskan.

“Program-program yang jatuh ke daerah itu selalu berdasarkan dengan janji politik. Ada namanya kemarin janji politik, mana yang perlu diprioritaskan. Itu kan tidak bisa lari dari situ,” katanya.

Ia mencontohkan janji politik seperti seragam anak sekolah dan pendidikan gratis secara penuh. Namun, di sisi lain terdapat kebutuhan yang masuk dalam mandatory spending atau belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah, seperti anggaran pendidikan.

“Hal-hal lain mungkin ada pembangunan, ada pembangunan yang betul-betul tidak bisa dikalahkan karena dia prioritas,” ujarnya.

Sahib juga menyoroti janji politik terkait alokasi Rp200 juta untuk setiap RT di Bontang. Menurutnya, program tersebut masih menghadapi persoalan karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

“Kayak di Bontang kan janji politik saja itu tidak terealisasi, misalnya janji politiknya Rp200 juta untuk setiap RT. Itu kan bermasalah karena memang kemampuan keuangan kita yang tidak mampu untuk Rp200 juta per RT itu dalam kegiatan di tahun ini dan bahkan tahun depan,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fenomena ribuan warga Bontang yang kehilangan bantuan iuran BPJS Kesehatan setelah pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim menghentikan pembayaran premi.

“Nah, ini hal-hal yang perlu diusahakan pemerintah bagaimana caranya untuk menambal hal-hal tersebut,” katanya.

Menurut Sahib, persoalan seperti itu perlu disampaikan langsung kepada pemerintah pusat. Sebab, ada kebutuhan masyarakat yang bersifat wajib dan tidak bisa dihentikan, sementara kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi.

“Jadi, betul-betul pemerintah itu harus menghadap ke pusat dan meminta bahwa ada hal-hal yang tidak bisa tidak dikerjakan, tetapi kita tidak punya uang. Itulah yang harus disampaikan ke pusat,” pungkasnya. (Adv)