oleh

Budi Widihartanto Sebut Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Penyumbang Inflasi Tertinggi di Bumi Etam

TEKAPEKALTIM — Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama yang didorong oleh pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), memicu inflasi pangan dan transportasi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut tentunya menjadi tugas bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim guna menjaga stabilitas inflasi, terutama sekaitan dengan komoditas Bahan Pokok Penting (Bapokting) seperti cabai dan beras.

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 kota IHK di Kaltim pada periode November 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (mtm), atau sebesar 3,30 persen (yoy) atau 3,06 persen (ytd).

“Laju IHK Kaltim pada periode ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan IHK nasional sebesar 0,38 persen (mtm),” ungkap kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Budi Widihartanto, dalam keterangan resminya, Sabtu (02/12).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kata Budi, masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kaltim. Lima andil inflasi Kaltim terbesar adalah cabai rawit, angkutan udara, emas perhiasan, beras, dan kangkung.

“Hal tersebut lantaran masih terbatasnya stok komoditas bapokting seperti cabai rawit dan beras serta untuk angkutan udara didorong oleh berlanjutnya peningkatan tarif angkutan udara seiring kenaikan harga Aviation Turbine Fuel (Avtur),” tuturnya.

Sementara itu, kacang panjang, ikan tongkol, ikan layang, udang basah, dan penurunan harga bensin berkontribusi pada deflasi pada November 2023.

BI melalui TPID terus berupaya mengendalikan inflasi di Provinsi Kaltim melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Distribusi pangan, seperti cabai dan beras, diberikan bantuan pada 10-11 November 2023. Selain itu, BI dan TNI bersama-sama melaksanakan Gerakan Tanam Cabai di 6 Kodim se-Kaltim untuk menjaga ketersediaan stok cabai rawit.

Selanjutnya, “Pertemuan tingkat tinggi (HLM) TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan difokuskan pada pengelolaan subsidi BBM oleh Pertamina untuk mengurangi antrian dan memastikan pasokan subsidi BBM mencukupi, mengingat peningkatan aktivitas ekonomi di Kaltim.”

“TPID Provinsi Kaltim akan terus berkolaborasi dalam menjalankan program pengendalian inflasi dengan strategi 4K untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang lebih sejahtera di Kaltim,” pungkasnya. (agu/adv/diskominfokaltim)

Komentar