Dispopar Bontang Hentikan Sementara Simulasi Retribusi Wisata Bontang Kuala

Bontang – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) memutuskan menghentikan sementara penerapan simulasi retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala.

Kebijakan itu diambil setelah muncul sejumlah keberatan dari masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut.

Keputusan penghentian sementara disepakati dalam forum mediasi yang berlangsung di Aula Kelurahan Bontang Kuala pada Minggu (10/5/2026).

Pertemuan itu melibatkan DPRD Kota Bontang, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga pelaku UMKM setempat.

Dalam mediasi tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak tarif masuk kawasan wisata yang dinilai dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat yang menggantungkan usaha di lokasi wisata.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam evaluasi kebijakan retribusi yang saat ini masih dalam tahap simulasi.

“Kami ingin kebijakan ini benar-benar dikaji dengan baik. Jangan sampai tujuan meningkatkan PAD justru berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan wisata,” ujarnya.

Ia menyebut DPRD juga menerima berbagai masukan terkait sistem penarikan retribusi dan besaran tarif yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta pelaku usaha lokal.

“Karena itu evaluasi penting dilakukan supaya ada formulasi yang tepat antara kepentingan daerah dan kenyamanan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispopar Kota Bontang, Eko Mashudi, menjelaskan penghentian simulasi dilakukan untuk meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, kebijakan retribusi sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan daerah yang bertujuan mendukung pengelolaan kawasan wisata sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Pada prinsipnya ini amanah perda, tetapi kami juga memahami adanya keresahan masyarakat. Karena itu simulasi ini kami hentikan sementara sambil dilakukan evaluasi,” jelas Eko.

Ia menambahkan, penghentian sementara simulasi akan berlangsung sekitar satu pekan sambil menunggu pembahasan lanjutan bersama DPRD, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya.

Selain melakukan evaluasi, pemerintah daerah juga berencana meningkatkan sosialisasi terkait tujuan dan mekanisme penerapan retribusi agar masyarakat memahami kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Sebelumnya, simulasi pungutan masuk sebesar Rp5 ribu per orang di kawasan wisata Bontang Kuala mendapat penolakan dari sebagian warga karena dianggap berpotensi menurunkan jumlah pengunjung.

Meski demikian, pemerintah daerah mencatat adanya peningkatan potensi pendapatan selama masa uji coba berlangsung. Jika sebelumnya retribusi hanya menghasilkan sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan, selama simulasi potensi penerimaan disebut mencapai sekitar Rp10 juta per bulan.(Adv)