Dorong Solusi Banjir di Samarinda, Ananda Emira Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur

TEKAPEKALTIM – Masalah banjir yang terus membayangi Kota Samarinda tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menilai bahwa akar persoalan terletak pada minimnya koordinasi antarlembaga pemerintah, khususnya antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, dalam menyusun dan mengeksekusi rencana infrastruktur secara terpadu.

Menurut Ananda, banjir bukan sekadar fenomena musiman, melainkan cerminan dari lemahnya sistem drainase dan perencanaan kota yang belum adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrem.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase harus berlandaskan data serta peta perencanaan yang akurat, bukan berdasarkan proyek sporadis yang tidak menyentuh persoalan mendasar.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Perlu ada kesepahaman antara pemerintah kota dan provinsi dalam menyusun prioritas infrastruktur. Tanpa itu, kita hanya mengulang pola lama yang tak pernah menyelesaikan masalah,” ujar Ananda, Selasa (20/5/2025).

Ia juga menyoroti perlunya alokasi anggaran yang tepat sasaran. Sebab, setiap bantuan dana dari pemerintah provinsi semestinya mengacu pada dokumen perencanaan teknis yang telah disusun, agar tidak terjadi tumpang tindih pengerjaan atau pembangunan yang tidak efektif.

“Jika provinsi ingin membantu, bantuan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan secara ilmiah. Ini bukan soal jumlah anggaran, tapi bagaimana penggunaannya bisa menghasilkan dampak nyata di lapangan,” jelasnya.

Dengan curah hujan yang semakin tak menentu, Ananda mendesak agar pendekatan penanggulangan banjir difokuskan pada pencegahan jangka panjang. Ia menilai, Samarinda butuh percepatan pembangunan infrastruktur yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan terintegrasi antarwilayah.

Ia berharap, ke depan, setiap proyek infrastruktur di Samarinda khususnya yang terkait pengendalian banjir dapat menjadi hasil dari kolaborasi antarpemerintah yang berbasis data, bukan hanya berdasarkan tekanan jangka pendek.

“Kalau kita serius ingin melihat Samarinda bebas dari banjir, maka kerja sama dan perencanaan harus jadi fondasi utama. Tanpa itu, kita hanya menambal luka tanpa menyembuhkan penyakitnya,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf).