TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Penyaluran BLT Belum Rampung, Wali Kota Bontang Tegur Dinsos-PM

Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Bontang mendapat sorotan setelah belum seluruh penerima manfaat menerima bantuan. (dok: tekape)

Bontang – Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Bontang mendapat sorotan setelah belum seluruh penerima manfaat menerima bantuan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, pun menegur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) agar segera menuntaskan distribusi bantuan tersebut.

Teguran ini muncul setelah diketahui masih ada warga yang telah masuk dalam daftar penerima, namun belum menerima bantuan yang sebelumnya telah diluncurkan pemerintah daerah.

“Itu sudah saya tegur tadi. Saya sudah launching programnya, tapi ini belum juga selesai. Saya minta segera diselesaikan,” tegas Neni saat diwawancarai pada Senin, 30 Maret 2025 lalu.

Ia menilai penyaluran seharusnya dapat dilakukan lebih cepat mengingat daftar penerima sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota. Bahkan, masih terdapat sekitar 400 warga kategori fakir miskin yang belum menerima bantuan tersebut.

“Penerimanya sudah ditetapkan. Sebagian juga sudah dicairkan, tapi masih ada sekitar 400 orang kategori fakir miskin yang belum menerima. Ini jelas berdampak bagi mereka,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos-PM Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan bahwa keterlambatan bukan berasal dari proses di pemerintah, melainkan karena kendala administrasi di tingkat penerima.

Ia menyebut, setiap penerima wajib memiliki virtual account di Bankaltimtara sebagai syarat pencairan bantuan. Namun hingga saat ini, belum seluruh penerima menyelesaikan proses tersebut.

“Bankaltimtara memberikan waktu empat hari bagi penerima manfaat untuk membuat virtual account. Sampai hari kedua, baru sekitar 50 persen warga yang datang mengurusnya,” ujarnya saat diwawancarai di sela peninjauan lapangan bersama DPRD Bontang di Kelurahan Loktuan, Rabu, 1 April 2026.

Ia menegaskan bahwa pembuatan virtual account tidak bisa diwakilkan, sehingga penerima harus datang langsung ke bank.

“Kalau virtual account belum dibuat, maka bantuan belum bisa disalurkan karena rekeningnya belum tersedia,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Dinsos-PM kini menggandeng pihak kelurahan dan ketua RT agar membantu mengarahkan warga segera menyelesaikan administrasi.

“Makanya kami minta bantuan kelurahan dan RT untuk menggerakkan warga agar segera mengurus virtual account di bank. Kalau ini sudah selesai, bantuan bisa langsung dicairkan,” katanya.

Dinsos-PM memastikan akan terus memantau perkembangan penyaluran bantuan dan siap turun langsung jika ada laporan warga yang belum menerima haknya.

“Kalau ada laporan warga yang belum menerima bantuan, kami akan turun langsung untuk melakukan verifikasi agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini