Proyeksi Penurunan APBD 2027, Pemkot Bontang Pertimbangkan Pengurangan TPP ASN

Bontang – Pemerintah Kota Bontang mulai mengkaji sejumlah langkah penyesuaian fiskal menyusul prediksi turunnya pendapatan daerah pada 2027.

Salah satu opsi yang mencuat adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap wacana dan belum menjadi keputusan final.

Kebijakan itu muncul seiring proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kisaran Rp1,7 triliun.

Ia menjelaskan, penurunan tersebut berpotensi berdampak pada komposisi belanja pegawai yang dibatasi oleh regulasi dari pemerintah pusat.

“Kalau di angka Rp2 triliun, pos anggaran pegawai masih bisa dijaga di bawah 30 persen. Tapi kalau turun sampai Rp1,7 triliun, belanja pegawai bisa membengkak sampai 40 persen. Imbasnya pasti kami akan kurangi TPP,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 31 Maret 2026.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Selain opsi pengurangan TPP, Pemkot juga tengah menyiapkan alternatif lain untuk menjaga keseimbangan anggaran. Salah satunya dengan mengusulkan perubahan skema penganggaran melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

Melalui forum tersebut, pemerintah kota berencana mengajukan usulan agar TPP dapat dimasukkan dalam kategori belanja barang dan jasa, sehingga tidak sepenuhnya membebani komponen belanja pegawai.

“Ini masih wacana. Kami akan coba perjuangkan di Apeksi agar TPP bisa dimasukkan ke belanja barang dan jasa, sehingga tidak terlalu membebani komposisi belanja pegawai,” katanya.

Neni juga mengingatkan bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada 2019 saat APBD Bontang mengalami penurunan drastis hingga sekitar Rp1,4 triliun. Saat itu, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian, termasuk pengurangan TPP dan penataan gaji tenaga honorer.

Ke depan, Pemkot Bontang berkomitmen untuk terus mengupayakan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat guna menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama mengingat ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil sektor migas.

“Untuk itu kami akan terus berjuang mendapatkan dana transfer yang lebih besar. Apalagi Bontang merupakan daerah penghasil migas yang sangat bergantung pada dana bagi hasil,” ujarnya.(Adv)