TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Dana Insentif Kemendagri Difokuskan untuk Pelatihan dan Penguatan SDM di Bontang

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok: tekape)

Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana mengalokasikan dana insentif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berbagai program prioritas, salah satunya peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan kerja.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan hal tersebut usai menghadiri kegiatan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang digelar Dinas Ketenagakerjaan pada Selasa, 12 Mei 2026.

“Bisa dipakai untuk pelatihan, bisa untuk infrastruktur, untuk penurunan stunting. Kita coba masukkan semu lah ya, semoga lebih bermanfaat,” terang Neni di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.

Dalam kesempatan itu, Neni juga menegaskan pentingnya peran LPK dalam menekan angka pengangguran di Kota Bontang. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 63 LPK yang aktif memberikan pelatihan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah ini memberikan nilai plus bagi kemandirian masyarakat,” jelasnya.

Melalui pelatihan tersebut, warga dibekali berbagai keterampilan seperti tata kecantikan, menjahit, pengelasan, pertukangan, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Menurutnya, kemampuan ini menjadi modal penting bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Kontribusi LPK bersama inovasi “Handak Bagawi” dari Dinas Ketenagakerjaan juga dinilai berperan dalam capaian prestasi Pemkot Bontang di tingkat regional.

Kota Bontang berhasil meraih peringkat Terbaik I kategori kota dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang diselenggarakan Kemendagri pada 5 Mei 2026.

Selain itu, Pemkot Bontang telah menerapkan kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja lokal. Melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, perusahaan diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja lokal hingga 75 persen serta melaporkan lowongan pekerjaan.

Sementara itu, Perda Nomor 11 Tahun 2011 mengatur perlindungan bagi tenaga kerja alih daya (outsourcing) di daerah tersebut.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat semakin menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Bontang.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini