Proyeksi APBD 2026 Turun, DPRD Kaltim Anggap Masih Bersifat Sementara

TEKAPEKALTIM – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun belum menjadi kekhawatiran bagi DPRD Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat tentatif dan bisa berubah mengikuti dinamika ekonomi dan potensi pendapatan daerah yang berkembang.

Menurut Ekti, prediksi anggaran yang berkurang tersebut hanya merupakan estimasi awal yang dikeluarkan pada Februari lalu dan belum mencerminkan kondisi riil yang akan terjadi menjelang akhir tahun anggaran.

Ia menilai, dalam proses perencanaan keuangan daerah, fluktuasi angka adalah hal yang wajar, dan ada ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di berbagai sektor.

“Saya tidak menganggap itu angka yang menakutkan. Namanya juga proyeksi awal. Kita masih punya waktu dan banyak peluang untuk menaikkan kembali,” ujarnya, Jum’at (9/5/2025).

Ia juga menilai bahwa Kaltim masih memiliki potensi pendapatan yang besar, terutama dengan kehadiran sejumlah proyek strategis nasional yang terus berjalan di wilayah tersebut. Proyek-proyek tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya menopang kenaikan pendapatan daerah.

“Ini belum final. Kita masih dalam tahap perencanaan awal. Saya yakin, dengan potensi sumber daya yang dimiliki Kaltim, angka itu bisa berubah menjadi lebih tinggi,” tegasnya.

Optimisme ini menjadi sinyal bahwa DPRD Kaltim tetap memandang positif arah pembangunan dan keuangan daerah ke depan. Selain itu, fleksibilitas dalam perencanaan keuangan menjadi salah satu kunci untuk menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan nasional yang turut memengaruhi postur APBD setiap tahunnya.

Dengan demikian, penyesuaian proyeksi anggaran dipandang sebagai bagian dari strategi antisipatif, bukan sinyal kemunduran fiskal. Ekti menegaskan bahwa pihak legislatif dan eksekutif akan terus berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan keuangan daerah agar tetap selaras dengan visi pembangunan jangka menengah dan panjang. *Raf (ADV DPRD KALTIM)