Agusriansyah Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Pedalaman Kutim

TEKAPEKALTIM –Kesenjangan infrastruktur dasar di kawasan Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur, menjadi sorotan serius dari anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai lambatnya penyediaan layanan listrik dan akses jalan berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah di provinsi ini.

Agusriansyah mengungkapkan bahwa masyarakat di beberapa desa seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, hingga Kesandaran masih bergelut dengan keterbatasan yang seharusnya tidak lagi terjadi di era saat ini. Ketiadaan listrik dan kondisi jalan yang buruk dianggap sebagai bentuk ketidakadilan pembangunan.

“Di tengah gencarnya narasi pembangunan berkeadilan, ternyata masih ada wilayah yang belum tersentuh pelayanan dasar seperti listrik dan jalan. Ini bukan wilayah terisolir, tapi faktanya aksesnya sangat terbatas,” ujar Agusriansyah, Minggu (1/6/2025)

Menurutnya, meskipun pemerintah kabupaten bersama PLN dan perusahaan daerah telah melakukan survei, tindak lanjut dari tingkat provinsi dan pusat masih minim.

Ia menekankan pentingnya intervensi Pemerintah Provinsi Kaltim agar persoalan ini segera masuk dalam agenda prioritas nasional, khususnya di Kementerian ESDM.

“Kita butuh dorongan nyata dari pemerintah provinsi agar kementerian terkait segera mengalokasikan anggaran untuk elektrifikasi wilayah ini,” katanya.

Agusriansyah juga menyoroti bahwa janji politik terkait pembangunan infrastruktur di Sangkulirang Seberang bukan hal baru. Namun, hingga kini belum terealisasi secara konkret.

“Dulu saat masa kampanye, wilayah ini dijanjikan akan menjadi prioritas pembangunan. Tapi realitanya, warga masih menunggu,” Ungkapnya.

Lebih dari sekadar kebutuhan teknis, ia menilai layanan dasar seperti listrik, jalan, dan air bersih adalah hak masyarakat yang tidak bisa dinegosiasikan.

Ketidakhadiran fasilitas-fasilitas tersebut bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tapi juga mencerminkan ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar.

“Negara sudah merdeka puluhan tahun, tapi kenapa warga di sini belum juga merasakan manfaat dari kemerdekaan itu? Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal keadilan sosial,” tegasnya.

Agusriansyah mendesak agar pemerintah tidak menunda lagi upaya perbaikan infrastruktur, terutama jalan, yang kondisinya kerap menyulitkan mobilitas warga.

Sebab, membiarkan situasi ini berlarut hanya akan membuat wilayah tersebut semakin tertinggal dari daerah lain di Kalimantan Timur. (ADV DPRD KALTIM/Raf)