Sahib Minta EUP Siapkan Opsi Permukiman di Luar Lahan Industri
BONTANG – PT Energi Unggul Persada (EUP) diminta mulai mempertimbangkan lokasi permukiman bagi pekerja jika aktivitas industrinya terus berkembang.
DPRD Bontang menegaskan, kebutuhan hunian tersebut harus ditempatkan di luar lahan industri yang telah masuk dalam peruntukan RTRW.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan jika saat ini EUP masih fokus pada kegiatan industri. Namun, perkembangan perusahaan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama jika kebutuhan tenaga kerja meningkat.
“Makanya kita kasih kesempatan EUP mencari lahan untuk perumahan di luar lahan industri. Karena tidak boleh di lahan industri itu bikin perumahan, apapun alasannya, karena itu sudah bertentangan,” kata Sahib, saat diwawancarai Selasa 6 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, lahan seluas 156 hektare yang menjadi kawasan industri tidak boleh dialihkan menjadi lokasi perumahan.
Jika EUP nantinya membutuhkan hunian bagi pekerja, lokasi tersebut harus mengacu pada kawasan yang memang telah diperuntukkan untuk permukiman dalam RTRW.
“Kalau misalnya kita sekarang ada lokasi perumahan, ada lokasi niaga, maka di situlah nanti perumahan-perumahan yang akan dibikin. Bukan di site yang nota bene-nya tadi lahan industri 156 hektare,” ujarnya.
Menurut Sahib, kebutuhan itu belum mendesak saat ini karena sebagian tenaga kerja EUP masih bersifat nonpermanen.
Sementara pekerja permanen yang ada sebagian masih tinggal di rumah masing-masing dengan dukungan uang perumahan dari perusahaan.
Namun kondisi itu, kata Sahib, bisa berubah apabila aktivitas EUP semakin besar dan membutuhkan lebih banyak pekerja permanen.
“Tidak menutup kemungkinan ke depannya kalau dia membutuhkan tenaga kerja banyak yang permanen, dibikinkanlah perumahan sesuai dengan kebutuhan porsinya,” katanya.
Sebelumnua, Anggota Pansus RTRW Bonnie Sukardi sebelumnya juga menekankan agar perusahaan tidak hanya menyiapkan kawasan industri, tetapi turut memikirkan fasilitas permukiman bagi pekerja dan keluarganya.
Menurut Bonnie, rencana tersebut penting disinkronkan dalam RTRW agar perkembangan industri, permukiman, akses jalan dan fasilitas pendukung tidak saling berbenturan.
“Sebagai daerah industri tentu kita berharap terjadi penerimaan karyawan yang semakin meningkat untuk ekonomi Kota Bontang. Tetapi tentu diharapkan perusahaan-perusahaan itu menyiapkan juga fasilitas permukiman yang mereka bangun untuk karyawan dan keluarganya,” tandasnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan