Pemkot Bontang Gandeng Perusahaan dan Tokoh Agama Perkuat Program Penurunan Stunting

Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam upaya menekan angka stunting. Selain mengandalkan program pemerintah, penanganan masalah gizi kronis pada anak kini diperkuat melalui kerja sama dengan perusahaan melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta dukungan tokoh agama di tengah masyarakat.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan sinergi lintas sektor. Menurutnya, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah karena membutuhkan dukungan sumber daya dan partisipasi yang lebih luas.

Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah menjadi salah satu alasan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung berbagai program intervensi yang telah dirancang.

“Seluruh data dari puskesmas dan kelurahan nantinya dipusatkan di Bappeda untuk dipetakan, sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Setelah pelaksanaan timbang serentak dan pembaruan data yang dijadwalkan selesai pada Juni mendatang, pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap kelompok sasaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui masyarakat yang telah menerima bantuan serta kelompok yang masih memerlukan dukungan tambahan.

Agus Haris menuturkan bahwa fokus penanganan stunting tidak hanya menyasar balita. Program intervensi juga akan menjangkau ibu hamil, ibu nifas, calon pengantin, hingga anak bawah dua tahun (baduta) yang masuk kategori rentan.

Di samping aspek pemenuhan gizi, pemerintah juga memberikan perhatian pada faktor lingkungan yang berpotensi memengaruhi kesehatan anak dan keluarga. Beberapa di antaranya meliputi kualitas sanitasi, ketersediaan air bersih, serta akses terhadap jamban yang layak.

“Permasalahan sanitasi dan lingkungan juga menjadi perhatian karena turut memengaruhi kondisi kesehatan anak dan keluarga,” jelas Agus Haris.

Untuk mendukung program tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tergabung dalam tim percepatan penanganan stunting.

Keterlibatan OPD mencakup Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AKB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemkot Bontang memastikan seluruh bentuk intervensi akan berbasis data lapangan sehingga bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk dukungan yang dapat disalurkan perusahaan melalui forum TJSL.

Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat dengan menggandeng tokoh agama dan tenaga psikologi.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini.

“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa kesehatan anak adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi penanganannya tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga perlu dukungan masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya.(Adv)